Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Bantah Golkar Usulkan Sri Mulyani untuk Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 05/09/2016, 15:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membantah partainya mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Novanto menanggapi munculnya usulan Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi Gusrizal saat rapat koordinasi teknis, Minggu (4/9/2016), yang menyarankan Golkar agar segera mencari pendamping Jokowi di Pilpres 2019.

Salah satu nama yang diusulkan ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tidak ada usulan resmi apapun dalam rapat koordinasi teknis kemarin, semua usulan resmi apalagi yang strategis pastinya harus berasal dari rapat pimpinan nasional," kata Novanto saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (5/9/2016).

(Baca: Nama Sri Mulyani Diusulkan Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019)

Novanto menambahkan menentukan pendamping Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 bukanlah hak dari Partai Golkar, melainkan hak Presiden Jokowi sendiri. Novanto menuturkan, mengusulkan calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi di Pilpres merupakan hal yang tidak etis.

Terlebih, menurut Novanto, untuk menentukan calon wakil presiden pendamping Jokowi saat ini terlalu dini.

"Itu tidak etis namanya, biarlah yang menentukan wakilnya Pak Jokowi sendiri, Pilpres 2019 juga masih lama, yang terpenting untuk sekarang adalah Partai Golkar akan mendukung penuh kerja Pemerintahan Presiden Jokowi," lanjut Novanto.

(Baca: Sekjen PPP Anggap Usul Golkar Duetkan Jokowi-Sri Mulyani Terlalu Dini)

Partai Golkar sebelumnya menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pilpres 2019.

Dalam acara di Hotel Peninsula, Jakarta, yang sudah ditutup pada Sabtu (4/9/2016) malam itu, sudah muncul usulan calon wakil presiden pendamping Jokowi. Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi salah satu yang diusulkan.

"Bu Sri Mulyani, Bu Khofifah Indar Parawansa, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kita harus mulai menginventarisir nama cawapres mulai sekarang," kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal. 

Kompas TV Golkar Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019? -Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com