Komisi VIII Cecar Menteri Agama Terkait Tak Tentunya Jadwal Pemberangkatan Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR mencecar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal penetapan jadwal pemberangkatan jemaah haji pada rapat kerja Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Menurut sejumlah anggota Komisi VIII, jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun ini tidak menentu.

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq menilai itu terjadi karena lemahnya kontrol Kementerian Agama tingkat pusat terhadap kinerja kantor perwakilan Kemenag di wilayah.

Sebab izin dan jadwal pemberangkatan diterbitkan kantor perwakilan Kemenag di daerah dengan sepengetahuan jajaran Kemenag di Jakarta.

Awalnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan perubahan jadwal secara seporadis merupakan ulah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengintervensi petugas Kementerian Agama di daerah.

Sebab, kata Lukman, di beberapa KBIH sejumlah jemaah berangkat dengan jadwal berbeda.

Akhirnya mereka melobi petugas Kementerian Agama di daerah supaya pengajuan visanya dibarengkan agar jemaah bisa berangkat bersama.

Hal itu akhirnya membuat jadwal pemberangkatan yang telah tersusun berubah.

Namun Maman menjawab, hakekatnya otoritas pemberi izin adalah Kementerian Agama, bukan KBIH. Karena itu Maman mendesak Lukman agar mengontrol ketat kinerja petugas Kementerian Agama di daerah terkait izin dan jadwal pemberangkatan.

"Ini kan karena Kementerian Agama dan jajarannya di daerah tidak tegas, bisa diintervensi sama KBIH, akhirnya proses pengajuan visanya berubah-ubah dan jadwal pemberangkatan berantakan," kata Maman.

Maman menambahkan semestinya Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pengawasan secara ketat sehingga hal ini tidak terjadi.

"Ini terjadi pada bibi saya, dia yang harusnya berangkat tanggal 13 Agustus tiba-tiba diberitahukan mendadak berangkat tanggal 11 Agustus," papar Maman.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid. Menurut dia Kementerian Agama harus menindak tegas KBIH dan petugas Kementerian Agama di daerah yang merubah jadwal seenaknya.

"Bagaiamanapun juga hal ini merugikan jemaah lainnya yang sudah mendapatkan jadwal pasti," kata Sodik.