JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hangzhou, Provinzi Zhejiang, Jumat (2/9/2016).
Topik seputar perairan Natuna dan Laut China Selatan jadi salah satu bahasan kedua Kepala Negara itu.
"Saya kira, isu Laut China Selatan pasti akan muncul (dalam pertemuan bilateral)," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/8/2016).
Meski demikian, Retno belum mau menjelaskan ke arah mana pembahasan mengenai perairan Natuna serta Laut Tiongkok Selatan itu.
(Baca: China Beri Sinyal Positif Terkait Pembahasan "Code of Conduct" di Laut China Selatan)
Sebab, format pertemuan bilateral itu cair dan mengedepankan interaksi masing-masing.
Namun, Retno menegaskan, Indonesia sudah sepakat dan jelas bahwa perairan Natuna merupakan wilayah perairan konstitusional Indonesia.
Posisi Indonesia tentang Laut Tiongkok Selatan pun sama, yakni mendukung perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional.
"Buat Indonesia, its very clear, tidak ada overlapping di dalam hak-hak maritim," tegas Retno.
Bahkan, meski Pemerintah China sempat mengklaim bahwa ada perairan Natuna yang masuk ke dalam area pemancingan tradisional Tiongkok, Retno menegaskan hukum internasional tidak mengatur soal hal itu.
(Baca: Soal Laut China Selatan, Indonesia Tegaskan Jaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan)
"Itu kan istilahnya mereka (Tiongkok) saja. Tapi saya kira dari pihak Tiongkok sudah memahami posisi Indonesia," ujar Retno.
Selain soal Natuna dan Laut Tiongkok Selatan, lanjut Retno, pertemuan bilateral Jokowi dan Jinping akan lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi.
Indonesia akan meneruskan komitmen kerja sama antara kedua negara.
Terkini Lainnya
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral
Terpopuler
Now Trending
