Hari ini, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemetaaan terhadap 101 daerah yang akan menggelar Pilkada 2017.

Pemetaan itu yang dilakukan untuk mendeteksi dini dinamika pengawasan kontestasi pemilihan kepala daerah itu dinamakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

"Ya hari ini kami luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP disusun berdasarkan pemilu sebelumnya," kata Ketua Bawaslu, Muhammad dalam pesan singkat, Senin (29/8/2016).

Pada pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Senin (22/8/2016) lalu, Muhammad mengatakan IKP dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah.

Pengawasan daerah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang tertera di IKP.

Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di antaranya Papua Barat, Aceh, dan Banten.

Muhammad mengatakan, IKP dibuat berdasarkan penelitian ilmiah. Tiga unit yang telah dikaji dalam IKP adalah penyelenggara, kontestasi peserta pemilu, dan pemilih.

Ia menjelaskan, dari unsur penyelenggara pemilu dapat ditinjau kinerja penyelenggaraan berdasarkan undang-undang.

Hal itu terukur dari banyaknya sanksi, dan jumlah penerima suap.

"Ini penting karena penyelenggara ikut menentukan proses Pilkada berlangsung secara fair," ucap Muhammad.

Dari unsur kontestasi peserta pemilu, terukur dari potensi masalah dari setiap calon, misalnya masalah admistrasi seperti keaslian ijazah.

Dari unsur partisipasi pemilih, Muhammad menuturkan, Bawaslu ingin mengajak masyarakat agar peduli pada pengawasan pemilu.

"Tiga unsur itu kita elaborasi di tiap daerah 101 yg akan selenggarakan Pilkada. Misalnya di Papua barat, indeks yg menjadi potensi rawan adalah penyelenggara pemilunya. Kemudian di DKI Jakarta terkait kontestasinya," ujar Muhammad.

Muhammad menambahkan, Aceh memiliki tingkat kerawanan dari segi penyelenggara dan kontestasi.

Aceh tidak hanya pemilihan gubernur namun juga pemilihan 20 bupati. Selian itu, Aceh juga memiliki parpol lokal yang mewarnai pelaksana Pilkada.