PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan Gubernur Sultra Sejak 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M Yusuf mengaku jajarannya sudah memantau transaksi mencurigakan di rekening Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sejak 2013.

Hasil analisis Transaksi Nur Alam itu lantas diserahkan kepada Kejaksaan Agung. "Awalnya tahun 2013 memang awal kita mengirimkan kepada kejaksaan," kata M Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Yusuf mendapat informasi bahwa Kejaksaan sudah menelusuri transaksi mencurigakan Nur Alam ini sampai ke luar Negeri. Namun penyidikan tak membuahkan hasil sehingga akhirnya kasus tersebut dihentikan pada 2015.

(Baca: Mendagri Terkejut Gubernur Sultra Jadi Tersangka Korupsi)

Selain mengirimkan data mengenai transaksi Nur Alam ke Kejaksaan, PPATK juga mengirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami kirim juga informasi ke KPK, akhirnya dibantu deh untuk monitoring. Nah pada saat kejaksaan menghentikan, KPK sudah membangun case building. Mereka minta juga pada kita, dan kita kirim ada berapa fase," lanjut Yusuf.

Akhirnya, KPK pun menetapkan Nur Alam sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa (23/8/2016).

Nur diduga menyalahgunakan wewenang dalam memberi izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sulawesi Utara selama 2009 hingga 2014.

Penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

(Baca: Gubernur Nur Alam Jadi Tersangka Korupsi, 6 Pejabat Sultra Diperiksa KPK)

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.