Fadli Zon Harap Posisi Kepala BIN Diisi Figur Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon enggan mengomentari isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang belakangan mengemuka.

Namun, ia berharap figur yang memimpin institusi tersebut merupakan sosok yang tak terafiliasi dengan kepentingan atau partai politik tertentu.

"BIN betul-betul diisi profesional, punya kapasitas, kapabilitas dan netral dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan negara," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

"Tentu kita ingin BIN jadi lembaga yang betul-betul intelijen negara. Menjaga kepentingan nasional. Bukan kepentingan kelompok atau partai politik," sambung dia.

(baca: DPR Siap Proses Pergantian Kepala BIN)

Namun, saat ditanya apakah sosok yang dimaksudnya tersebut adalah Sutiyoso atau harapan pada penggantinya kelak, Fadli membantahnya. Kriteria tersebut, kata dia, tak mengacu pada figur manapun.

Pada kesempatan tersebut, Fadli mengaku diajak bertemu oleh Sutiyoso. Hal tersebut diungkapkannya usai Sutiyoso meninggalkan gedung parlemen, Selasa siang.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengganti Kepala BIN dalam waktu dekat. Sinyal pergantian itu juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(baca: PDI-P dan Jokowi Sempat Bahas Pergantian Kepala BIN)

"Kalau BIN tunggu sajalah perkembangannya, dalam waktu tidak terlalu lama," kata Kalla di Kantor Wapres, Jumat (12/8/2016).

Namun, hingga hari ini pimpinan DPR mengaku belum menerima surat pergantian Kepala BIN.

Adapun Sutiyoso enggan memberikan komentar panjang soal isu pergantian Kepala BIN. Ia mengaku tak tahu mengenai isu pergantian tersebut.

(baca: Ada Isu Pergantian Kepala BIN, Sutiyoso Siap Diganti)

Meski demikian, Sutiyoso menyatakan siap jika dicopot dari jabatannya.

"Ya harus siap," ujar Sutiyoso.

Menurut Sutiyoso, hingga saat ini belum ada komunikasi terkait hal tersebut dengan Presiden.

Adapun mengenai pertemuannya dengan Presiden beberapa waktu lalu, Sutiyoso menganggapnya hal biasa. Ia memberikan laporan rutin kepada Presiden.