Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teroris di Indonesia, Dulu dan Sekarang...

Kompas.com - 22/08/2016, 14:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan terorisme masih tumbuh subur di Indonesia. Namun, karakternya berubah dari era ke era.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik sosial Universitas Indonesia (UI) Sholahudin, sebelum tahun 2010, kelompok teroris di Indonesia menyasar simbol-simbol barat atau far enemy.

"Mereka menyerang Amerika dan sekutu-sekutu. Simbol apapun dari mereka pasti diserang," ujar Sholahudin dalam acara seminar di Graha Oikumene, Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016).

Namun setelah tahun 2010, kelompok teroris mengubah sedikit sasaran mereka dari yang tadinya far enemy menjadi near enemy.

Sasaran mereka, yakni pemerintah, Polisi dan TNI.

(Baca: "Teroris di Indonesia, Nafsu Besar Tenaga Kurang")

Hal ini terjadi juga lantaran banyak anggota-anggota teroris yang ditembak mati oleh Polisi.

Kini, pola jihad mereka pun mulai dikembangkan. Jika dahulu seluruh anggota diwajibkan untuk berjihad di manapun mereka berada, namun kini ada kecenderungan tempat berjihad yang tepat adalah di Syria.

Maka tidak heran jika banyak simpatisan warga negara Indonesia berbondong-bondong 'hijrah' ke Suriah untuk berjihad di sana.

"Pernah ada salah satu televisi mewawancarai salah satu teroris yang merampok. Dia merampok Rp 350 juta. Saat ditanya uang itu untuk apa, dia bilang untuk jihad di Suriah. Nah ini jadi salah satu indikator," ujar Shol

Aliran Dana

Soal aliran dana pun berubah. Sebelum tahun 2010, kelompok teroris mendapatkan sokongan dana penuh dari Al-Qaeda.

Namun, medio 2011-2015, teroris Indonesia lebih independen dalam hal mencari sumber dana. Pada periode tahun 2011 sampai 2013 misalnya, dikenal kelompok Fa'i.

Mereka merampok bank atau orang. Uang hasil rampokan itu digunakan untuk pembiayaan 'amaliyah' (aksi teror).

(Baca: Twitter Sudah Blokir 360.000 Akun Berbau Terorisme)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com