Jawa Barat Jadi Daerah Paling Banyak Terbitkan Kebijakan Diskriminatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak menerbitkan kebijakan diskriminatif dalam tujuh tahun terakhir. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) per Agustus 2016 menyebutkan bahwa Jawa Barat setidaknya menerbitkan 97 kebijakan diskriminatif sejak 2009 sampai 2016.

Adapun dalam satu tahun terakhir, Jawa Barat setidaknya telah membuat delapan kebijakan diskriminatif yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Kota Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Sukabumi.

Dalam delapan kebijakan diskriminatif di Jawa Barat setahun terakhir tersebut, enam di antaranya dikategorikan kriminalisasi dan dua lainnya karena mengatur moralitas dan agama.

Ketua Komnas Perempuan Azriana menjelaskan bahwa kriminalisasi disebabkan pengaturan terkait ketertiban umum tidak memiliki batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya.

"Melalui kebijakan ini pemerintah daerah bisa mengkriminalisasikan tindakan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, misalnya hak berkumpul dianggap tindakan asusila," ujar Azriana di gedung Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Kebijakan yang dikategorikan sebagai kriminalisasi di Jawa Barat ini hadir dalam Peraturan Walikota (Perwal) Bekasi No. 37/2015, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon No. 7/2015, Perda Kabupaten Bogor No. 4/2015, Perda Kabupaten Kuningan No. 3/2015, Perda Kabupaten Sumedang No. 7/2014, dan Perda No. 5/2015.

Azriana juga menyebutkan pemerintah daerah masih gemar mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan simbolisasi agama, sehingga ada kebijakan yang secara langsung membatasi dan mengabaikan pemenuhan hak-hak konstitusional warga.

"Kebijakan yang mendiskriminasi dengan aturan moralitas dan agama ini, misalnya membatasi hak kelompok waria untuk bekerja, pekerja seni mencari nafkah, bahkan mempidanakan orang yang ingin pindah agama," tutur Azriana.

Kebijakan yang dikategorikan mengatur moralitas dan agama di Jawa Barat, antara lain Surat Edaran No: 451/1325/Kesbangpol/2015 Kota Tasikmalaya, Instruksi Bupati Sukabumi No. 3/2016.

Setelah Jawa Barat, dalam setahun terakhir kebijakan diskriminatif paling banyak diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Barat (49 kebijakan), Jawa Timur (34 kebijakan), Aceh (32 kebijakan), dan Kalimantan Selatan (26 kebijakan).