Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagasan Kokurikuler Dinilai Rawan Menyebabkan Kekerasan di Sekolah

Kompas.com - 18/08/2016, 18:41 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan kokurikuler yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dinilai rawan memperbesar kekerasan di sekolah.

Sebab, gagasan yang sebelumnya dikenal sebagai full day school itu akan menyebabkan siswa berada sehari penuh di sekolah dengan berbagai kegiatan.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyani menyatakan bahwa saat ini saja, kekerasan marak terjadi di sekolah.

Retno memberikan data yang dirilis Plan International pada 2014, bahwa tujuh dari sepuluh anak Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.

Sebanyak 84 persen dari korban kekerasan di sekolah itu tidak pernah melapor ke orang dewasa, baik guru maupun orang tua.

Hal ini disebabkan anak-anak takut mendapat tekanan ketika mereka melaporkan masalah kekerasan.

"Semakin dilaporkan dia akan semakin mendapat tekanan. Akibatnya dia akan jadi korban. Tapi ketika dia naik kelas dan menjadi kakak kelas tertinggi di sekolah maka dia akan melakukan tindakan yang sama," ujar Retno di gedung LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Menurut Retno, kekerasan dikhawatirkan ikut meningkat jika jam sekolah ditambah. Hal ini disebabkan kekerasan rawan terjadi ketika jam istirahat berlangsung.

Ketika sistem kokurikuler diterapkan, otomatis jam istirahat pun akan ditambah.

"Guru pun manusia, dia juga punya kelelahan. Kalau jam istirahat kan guru maunya istirahat," kata Retno.

"Kekerasan kerap kali terjadi pada jam istirahat, mulai dari pemalakan, diperas. Itu terjadi pada jam istirahat di kantin. Nah ini apakah guru memantau? Gurunya juga istirahat," ucapnya.

Selain itu Retno juga mempertanyakan argumen sekolah di negara-negara Eropa yang dijadikan contoh oleh Muhadjir dalam menerapkan sistem kokurikuler.

Pasalnya, fasilitas pendidikan di Indonesia masih belum layak untuk menerapkan sistem kokurikuler di sekolah.

"Kalau Pak Menteri mencontohkan full day school seperti di negara-negara Eropa, di sana sarana-prasarananya lengkap. Di Indonesia kan belum," ujarnya.

"Ketika negara belum bisa hadir menyelesaikan itu, full day school adalah tawaran yang bagi saya tidak dengan perspektif anak," kata Retno.

Kompas TV Rencana "Full Day School" Tuai Pro Kontra
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com