Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Indonesia Belum Siap Jalankan Sistem Kokurikuler

Kompas.com - 12/08/2016, 22:27 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai sekolah di Indonesia belum siap untuk melaksanakan kebijakan kokurikuler yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Hal itu terkait dengan infrastruktur sekolah yang belum merata.

"Infrasutruktur yang harus dipersiapkan saja tidak cukup 5 tahun karena negeri ini luas dengan jumlah sekolah dan siswa yang begitu besar, berkali-kali lipat Eropa," kata Retno dalam pesan singkat, Jumat (12/8/2016).

Retno menyebutkan infrastruktur yang diperlukan di antaranya seperti ruang seni, laboratorium, dan perpustakaan yang dipenuhi oleh buku-buku sastra.

Retno mengatakan, rata-rata jam belajar sekolah di Eropa telah menggunakan kokurikuler. Di sana, siswa masuk jam 08.00-16.00. 

(Baca:  Menteri Sosial Sebut Penerapan "Full Day School" Tidak Bisa Disamaratakan)

"Tapi istirahatnya 5 kali. Ada makan siang bersama yang disediakan negara. Kalau untuk SD bahkan ada tidur siang di sekolah. Disediakan fasilitas tidur. Jumlah siswa juga hanya 20 orang maksimal 1 kelas," ucap Retno.

Retno menuturkan, sekolah di Eropa memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk pengembangan diri siswa.

Sementara di Indonesia, lanjut dia, masih jauh dari kondisi tersebut. Retno berharap kebijakan pendidikan yag dibuat harus berdasarkan pada fakta, data, kajian, dan analisa yang mendalam. Terlebih, kebijakan yang menyangkut nasib jutaan anak dan masa depan Indonesia.

Gagasan kokurikuler yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuai polemik di masyarakat. Gagasan kokurikuler itu sebelumnya dikenal publik dengan sebutan "full day school".

(Baca: Mendikbud: Program "Full Day School" Tetap Jalan, Teknisnya Belum)

Berbagai pihak dari mempertanyakan penerapan kokurikuler. Masyarakat bahkan membuat petisi dalam jaringan berjudul "Tolak Pendidikan "Full Day"/SehariPenuh di Indonesia".

Namun demikian, Muhadjir mengatakan wacana kokurikuler tetap berjalan. Menurut Muhadjir, penerapan kokurikuler akan terus dikaji dan disiapkan teknis pelaksanaannya.

"Full day (sehari penuh) jalan. Teknisnya belum, tetapi insya Allah jalan," kata Mendikbud seusai berkunjung ke SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (10/8/2016).

(Baca: Mendikbud: Mohon untuk Tidak Menggunakan Kata-kata "Full Day School", Menyesatkan)

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, Muhadjir mengaku tidak bermasalah jika program kokurikuler batal diterapkan. Muhadjir mengatakan akan mencari program lain yang lebih tepat untuk masyarakat.

"Kalau tidak (diterapkan) ya enggak apa-apa, kami tarik (programnya) saya coba cari pendekatan lain," ujar Muhadjir di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).

Kompas TV "Full Day School" Cocok Diterapkan di Indonesia?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com