Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Instruksikan PDI-P Terlebih Dahulu Fokus ke Pilkada Selain Jakarta

Kompas.com - 12/08/2016, 16:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) fokus untuk menentukan calon kepala daerah di sejumlah daerah. Namun DKI Jakarta tak jadi prioritas.  

Hal ini sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Ketum menginstruksikan agar DPP PDI-P berkonsentrasi pada pengajuan pasangan di daerah-daerah terlebih dahulu," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno usai rapat di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Dalam rapat hari ini misalnya, lanjut Hendrawan, ada 27 daerah yang dibahas. Hasilnya, PDI-P sudah menyepakati calon yang akan diusung di Papua Barat, Sulawesi Barat dan Banten.

"Karena tak adil pemberitaan-pemberitaan Pilkada di daerah sepi, media massa lebih berkonsentrasi di DKI," tambah Hendrawan.

Saat ditanya apakah sikap PDI-P yang akan fokus ke daerah selain Jakarta ini karena masih menunggu sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Hendrawan tak menjawabnya.

Namun ia mengakui di DKI Jakarta PDI-P masih melihat dinamika yang ada. "Sambil menunggu karena DKI sangat dinamis," kata dia.

PDI-P hingga kini masih belum mengusung satu namapun untuk Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah nama masih digodok di tingkap DPP. Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah salah satu yang dipertimbangkan.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, skema memasangkan Ahok-Djarot Saiful Hidayat untuk maju di Pilkada DKI Jakarta bukan hal baru.

(Baca: Wasekjen PDI-P: Ahok-Djarot Skema Lama PDI-P)

PDI-P, kata Basarah, sudah mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sejak Ahok maju ke Pilgub DKI 2012 bersanding dengan Joko Widodo. Djarot adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI-P.  

Kompas TV Apa Langkah PDI-P di Pilkada DKI?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com