Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamu Khusus Jokowi Saat Upacara 17 Agustus di Istana...

Kompas.com - 12/08/2016, 09:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meneruskan tradisi dalam menentukan proporsi undangan saat upacara bendera merayakan Hari Kemerdekaan ke 71 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2016 mendatang.

Undangan akan lebih didominasi oleh rakyat ketimbang pejabat.

"Perbandingan, yaitu 70 persen undangan dari rakyat dan 30 persennya dari pejabat," ujar Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Alasannya, Presiden menganggap bahwa pejabat negara sudah sering mengikuti upacara bendera di kantor masing-masing.

Sebaliknya, justru masyarakatlah yang jarang mengikuti upacara kemerdekaan, sehingga Presiden mengundang mereka ke Istana Kepresidenan.

"Maka rakyat diajak untuk ikut merayakan dan memiliki rasa kemerdekaan ini," ujar Djumala.

Undangan khusus

Acara 17 Agustus di Istana tahun ini, Presiden Jokowi akan mengundang secara khusus sejumlah orang istimewa.

Mereka adalah sosok-sosok inspirator pembangunan di masyarakat, para juara olimpiade matematika dan sains, serta para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak.

Presiden mengundang mereka bukan tanpa alasan yang kuat. Presiden ingin mereka menjadi simbol perjuangan bangsa.

Inspirator pembangunan masyarakat itu, Djumala mencontohkan, seperti suster apung di Nusa Tenggara Timur, lulusan UI yang membuka sekolah Paket A,B dan C di Jakarta dan sebagainya.

"Mereka itu pahlawan masyarakat. Inspirator pembangunan di grass root. Orang-orang yang kayak begitu saat ini sedang kami inventarisir," ujar Djumala.

Untuk para juara olimpiade matematika dan sains, Djumala mengatakan, Presiden ingin agar kedatangan mereka dapat menjadi bukti bahwa negara memperhatikan nasib mereka juga.

"Dengan kami mengundang mereka, minimal kita semua tahu mereka. Nanti juga kan ada dialog antara Presiden dengan mereka, siapa tahu pemerintah punya program untuk mereka-mereka itu," ujar dia.

Sementara, undangan bagi siswa TK dan SD ke Istana diharapkan mendorong tumbuh kembang semangat mereka dalam menempuh pendidikan selanjutnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com