Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Putuskan Kebijakan Politik Strategis Terkait Pilkada Pekan Depan

Kompas.com - 11/08/2016, 22:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno mengatakan pengurus di tingkat pusat diminta tak meninggalkan Jakarta, pekan depan.

Itu karena partai berlambang banteng moncong putih tersebut berencana memutuskan kebijakan politik strategis partai terkait Pilkada Serentak 2017.

"Mulai minggu depan sudah mulai mengkristalisasi. Itu sebabnya semua DPP harus stand by di Ibu Kota mulai minggu depan ini," tutur Hendrawan saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Mulai pekan depan, lanjut dia, DPP akan mengkristalisasi opsi-opsi putusan untuk disampaikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Megawati adalah penentu keputusan akhir dengan menggunakan kalkulasi, intuisi, insting, dan keputusan politik.

(Baca: "Pro Ahok, Pro Djarot Banyak, Pro Risma Tak Kencang di DPP PDI-P")

Adapun mengenai tiga opsi bagi partainya untuk Pilgub DKI, Hendrawan mengatakan ketiganya didasarkan pada isu politik yang berkembang di masyarakat.

Termasuk opsi kemungkinan mendukung Ahok dan Djarot. Ketiga opsi itu masih terus dibahas hingga akhirnya diputuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung. 

"Opsi pertama adalah mendukung incumbent Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat)," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016) malam.

Kemudian, opsi kedua, kata Hasto, adalah dengan melaksanakan proses penjaringan. Hasto mengatakan, PDI-P menghargai semua pihak yang telah mendaftar dan mengikuti penjaringan di DPD PDI-P DKI Jakarta serta DPP PDI-P.

Kemudian, opsi ketiga adalah pilihan di luar opsi pertama dan kedua. Nantinya, kata dia, bisa saja muncul sebuah skenario yang menciptakan kejutan.

Sebab, DKI Jakarta merupakan pusat semua pergerakan politik sehingga ada agenda strategis ke depannya terkait pasangan calon tersebut.

"Karena apa pun Jakarta ini kan selalu muncul kejutan jelang batas-batas akhir (pendaftaran pasangan calon ke KPU DKI)," kata Hasto. 

Kompas TV Ditanya Soal Pilgub DKI, Risma Tolak Menjawab
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com