Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Imigrasi Cegah Pergerakan Teroris

Kompas.com - 09/08/2016, 12:28 WIB
Kris R Mada

Penulis

BATAM, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, Keimigrasian bisa berperan untuk mencegah pergerakan para anggota kelompok teror.

Selama ini banyak WNI bergabung dengan berbagai kelompok teror di negara lain.

Selain itu, tak sedikit pula WNA yang bergabung dengan kelompok teror di Indonesia.

“Layanan keimigrasian punya sistem berlapis untuk mencegah,” ujar Ronny, Senin (8/8/2016) malam, di Batam, Kepulauan Riau.

Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan lembaga setara di negara-negara lain untuk saling bertukar informasi soal orang yang dicurigai akan atau sudah bergabung kelompok teror.

WNA yang terdata dalam daftar merah, akan ditangkal saat akan masuk Indonesia.

Sementara, WNI yang dicurigai akan dicekal.

“Ada juga yang sudah di luar negeri lalu dipulangkan seperti dari Singapura beberapa waktu lalu,” ujar Ronny.

Pencegahan berlapis juga dilakukan sejak pengajuan permohonan paspor.

Oleh karena itu, Ronny berharap masyarakat memaklumi jika pemohon paspor harus melewati pemeriksaan rinci.

“Tidak ada maksud mempersulit. Justru ini demi keamanan semua,” kata dia.

Namun, Ditjen Imigrasi tidak bisa serta merta mencegah apalagi sampai mencabut paspor WNI.

Pencegahan atau pencekalan seseorang yang terindikasi menjadi anggota kelompok teror harus atas permintaan pihak lain.

“Untuk WNI, harus ada permintaan dari kepolisian, BNPT, ada lembaga berwenang lain. Untuk warga asing, berdasarkan informasi dari negara lain,” ujar Ronny.

Ditjen Imigrasi, lanjut Ronny, tidak bisa seperti otoritas Malaysia yang mencabut paspor sejumlah warga negaranya karena terbukti bergabung dengan kelompok teror.

Baru-baru ini, puluhan warga Malaysia dicabut paspornya karena terindikasi kuat bergabung dengan kelompok teror.

“Indonesia punya aturan hukum sendiri,” kata dia. (RAZ)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com