Anggota Komisi XI DPR Minta Pemerintah Rinci Pemotongan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara menilai, pemerintah belum secara rinci menjelaskan terkait pemotongan anggaran sebesar Rp 133,8 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Ia menambahkan, pemotongan anggaran tersebut harus dipastikan tidak mengganggu program Nawacita yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

"Harus dijelaskan lebih detil oleh pemerintah terkait dengan prosedur pemotongan anggaran, pos apa saja yang dipotong, serta bagaimana korelasinya dengan target tax amnesty oleh pemerintah," kata Amir melalui keterangan tertulis, Minggu (7/8/2016).

Amir menuturkan, pemotongan anggaran tersebut juga diharapkan tak mengganggu proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Ia pun menekankan pada pemotongan dana transfer daerah.

"Kalau pemotongan tersebut hanya penyesuaian terhadap dana bagi hasil yang sudah ditetapkan mungkin masih bisa dipahami oleh pemerintah daerah. Poin penting dari pemotongan dana transfer daerah ini, pemerintah pusat juga perlu membangun kepercayaan dari pemerintah daerah," kata Sekretaris Fraksi PPP itu.

Pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016), pemerintah memutuskan memangkas anggaran sampai dengan Rp 133,8 triliun. Angka ini naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemangkasan belanja tahap I beberapa waktu lalu yang hanya sekitar Rp 50 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk dua belanja. Pertama, anggaran belanja kementerian lembaga yang pemotongannya mencapai Rp 65 triliun. Kedua, anggaran transfer daerah yang pemangkasannya mencapai Rp 68,8 triliun.

Sri mengatakan, kebijakan pemangkasan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, perkiraan penerimaan pajak sepanjang tahun 2016.

"Perkiraannya, penerimaan negara tahun 2016 ini akan kurang Rp 219 triliun," katanya di kantor Presiden.