Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Ragu Golkar Konsisten Dukung Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 26/07/2016, 11:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, Partai Golkar terlalu buru-buru memutuskan dukungan Presiden kepada Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden 2019.

Melihat rekam jejak Golkar, Hendrawan ragu elite parpol berlambang beringin itu akan tetap konsisten dengan keputusan yang diambilnya itu.

"Karena teman-teman Golkar punya jam terbang panjang, pendekatannya cenderung pragmatis, jadi sikap politiknya mudah berubah-ubah," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (26/7/2016).

Sebelum memutuskan menjadi pendukung pemerintah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Mei 2016, Golkar selama satu setengah tahun memimpin Koalisi Merah Putih sebagai partai oposisi.

 

(Baca: Kata Setya Novanto, Golkar Siap Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Hendrawan menilai, bisa saja perubahan sikap seperti itu terjadi menjelang pilpres 2019.

"Ciri-ciri itu (inkonsisten) melekat pada teman-teman di Golkar," kata dia.

Meski ragu, Hendrawan mengatakan, PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi-Jusuf Kalla tetap menghargai langkah Golkar.

Ia berharap, langkah Golkar mendukung Jokowi bisa menciptakan situasi politik nasional yang lebih kondusif kedepannya.

(baca: Ikrar: PAN dan Golkar Cukup Diberi Satu Kursi Menteri)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang akan diberikan partai kepada Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2019, sudah melalui proses dan kajian yang mendalam.

Dukungan untuk Jokowi maju sebagai calon Presiden 2019 akan dideklarasikan oleh Golkar dalam rapat pimpinan nasional yang digelar di Jakarta pada Rabu (17/7/2016) hingga kamis besok.

Presiden Joko Widodo akan menghadiri rapimnas tersebut. (Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

Idrus menjelaskan, dukungan terhadap Jokowi diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan Pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP. Kemudian DPP Golkar secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Kami proyeksikan salah satu yang penting adalah menetapkan Golkar mendukung Jokowi sebagai capres 2019," kata Idrus.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com