Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Waspadai Aksi Balas Dendam Atas Tewasnya Santoso

Kompas.com - 21/07/2016, 15:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus mengantisipasi potensi terjadinya aksi teror menyusul tewasnya Santoso beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi Adhe Bhakti mengatakan, sebenarnya lingkup teror yang dilakukan oleh Santoso hanya pada tingkat lokal, Poso dan Palu, Sulawesi Tengah.

Namun, kata Adhe, menjadi masalah ketika Santoso mengembangkan jaringannya melalui pelatihan militer.

"Jadi, istilahnya dia membuka sekolah militer dan itu yang diikuti oleh teman-teman 'jihadis' dari seluruh Indonesia," ujar Adhe, saat dihubungi, Kamis (21/7/2016).

Kemudian, kata Adhe, Santoso juga selalu berpesan kepada para "jihadis" yang telah selesai menimba ilmu darinya.

Kepada mereka, Santoso berpesan, "Silahkan kalian 'main' di tempat kalian masing-masing sesuai kemampuan kalian," tutur Adhe.

"Itu kan perpanjangan tangan dari Santoso. Silakan bergerak sendiri-sendiri, nah itu juga menjadi serta-merta ancaman balas dendam dan seterusnya," tambah dia.

Menurut Adhe, tewasnya Santoso membuat situasi di Poso akan lebih aman.

Namun demikian, sejumlah daerah yang disinyalir masih ada kelompok-kelompok teroris perlu diantisipasi.

Adhe menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun lembaganya, ada sejumlah wilayah yang ketua dan anggota kelompoknya pernah ikut pelatihan militer Santoso.

Kelompok itu, di antaranya di Jawa Tengah yaitu Al-Qaeda Indonesia pimpinan Badri Hartono.

Pimpinannya dan beberapa anggota lainnya pernah mengikuti latihan yang diadakan Santoso.

"Beberapa masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang)," kata dia.

Lalu, di wilayah Jabodetabek dan Lampung dikomandoi Abu Roban.

Anggota-anggotanya, kata dia, juga masih ada yang masuk dalam DPO.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com