Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Waspadai Aksi Balas Dendam Atas Tewasnya Santoso

Kompas.com - 21/07/2016, 15:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus mengantisipasi potensi terjadinya aksi teror menyusul tewasnya Santoso beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi Adhe Bhakti mengatakan, sebenarnya lingkup teror yang dilakukan oleh Santoso hanya pada tingkat lokal, Poso dan Palu, Sulawesi Tengah.

Namun, kata Adhe, menjadi masalah ketika Santoso mengembangkan jaringannya melalui pelatihan militer.

"Jadi, istilahnya dia membuka sekolah militer dan itu yang diikuti oleh teman-teman 'jihadis' dari seluruh Indonesia," ujar Adhe, saat dihubungi, Kamis (21/7/2016).

Kemudian, kata Adhe, Santoso juga selalu berpesan kepada para "jihadis" yang telah selesai menimba ilmu darinya.

Kepada mereka, Santoso berpesan, "Silahkan kalian 'main' di tempat kalian masing-masing sesuai kemampuan kalian," tutur Adhe.

"Itu kan perpanjangan tangan dari Santoso. Silakan bergerak sendiri-sendiri, nah itu juga menjadi serta-merta ancaman balas dendam dan seterusnya," tambah dia.

Menurut Adhe, tewasnya Santoso membuat situasi di Poso akan lebih aman.

Namun demikian, sejumlah daerah yang disinyalir masih ada kelompok-kelompok teroris perlu diantisipasi.

Adhe menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun lembaganya, ada sejumlah wilayah yang ketua dan anggota kelompoknya pernah ikut pelatihan militer Santoso.

Kelompok itu, di antaranya di Jawa Tengah yaitu Al-Qaeda Indonesia pimpinan Badri Hartono.

Pimpinannya dan beberapa anggota lainnya pernah mengikuti latihan yang diadakan Santoso.

"Beberapa masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang)," kata dia.

Lalu, di wilayah Jabodetabek dan Lampung dikomandoi Abu Roban.

Anggota-anggotanya, kata dia, juga masih ada yang masuk dalam DPO.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com