Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Punya Kepala Baru, Menkes Harap Kasus Vaksin Palsu Tak Terulang

Kompas.com - 20/07/2016, 11:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moloek mengucapkan selamat kepada Penny Kusumastuti Lukito yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) oleh Presiden Joko Widodo.

Dia berharap, di bawah kepemimpinan Penny, kasus beredarnya vaksin palsu yang baru saja terjadi tak kembali terulang di kemudian hari.

"Karena kita tahu akhir-akhir ini dengan terbongkarnya vaksin palsu peran BPOM itu cukup besar. Mudah-mudahan dengan suasana baru, harapan saya tentu ada perbaikan, ada peningkatan," kata Menkes usai menghadiri pelantikan Kepala BPOM di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

(Baca: Jokowi Akan Tambah Kewenangan BPOM untuk Perkuat Penindakan)

Nila menilai, kinerja BPOM selama ini masih memiliki kekurangan. Menurut dia, masih diperlukan perbaikan di beberapa sektor agar BPOM bisa bekerja secara optimal.

Ia berharap, Penny bisa belajar dari pengalaman yang terjadi selama ini untuk mereformasi BPOM secara menyeluruh.

"Kita bisa melihat mana yang bisa diperbaiki. Kelemahan itu kan selalu ada. Jadi kita selalu belajar dari suatu pengalaman. Seperti vaksin ini lah," tambah Menkes.

Menkes mengaku pihaknya siap bekerjasama dengan BPOM dalam mengawasi beredarnya vaksin dan obat-obatan di rumah sakit dan klinik.

Penny diangkat berdasarkan surat Keppres Nomor 68/TPA/2016 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi BPOM.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, pelantikan Kepala BPOM ini merupakan langkah awal dari restukturisasi lembaga tersebut. Pramono mengakui, pergantian Kepala BPOM sekaligus rencana penambahan kewenangan BPOM ini adalah imbas dari terungkapnya perkara vaksin palsu oleh penyidik Bareskrim beberapa waktu lalu.

"Persoalan vaksin palsu ini menjadi pemicu pemerintah untuk mellakukan apa yang disebut restrukturisasi," ujar Pramono.

(Baca: Ketua Komisi IX DPR: BPOM Perlu Diperkuat dengan Kewenangan Menindak)

 

Kasus vaksin palsu diungkap Badan Reserse Kriminal Polri lewat serangkaian penangkapan produsen dan distributor. Kini total 23 orang sudah jadi tersangka dalam kasus ini. Tak cuma produsen, distributor dan sales, polisi juga menyeret dokter dan bekas kepala rumah sakit. Bareskrim masih mengembangkan kasus ini untuk mencari keterlibatan sejumlah pihak. 

Kompas TV BPOM: 2 RS Dapatkan Vaksin Secara Ilegal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com