Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Ketua KPU, Juri Ardiantoro Sebut Tak Ada yang Istimewa

Kompas.com - 19/07/2016, 06:45 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum terpilih Juri Ardiantoro mengaku tak ada yang istimewa terkait rapat pleno yang memilih dirinya sebagai pengganti almarhum Husni Kamil Manik.

"Tidak ada yang luar biasa dari penunjukkan saya sebagai ketua," ujar Juri usai rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2016).

Juri dipilih menjabat sebagai Ketua KPU periode 2012-2017 yang masa tugasnya tersisa sekira tujuh bulan lagi.

(Baca: Juri Ardiantoro Jadi Ketua KPU Gantikan Almarhum Husni Kamil Manik)

Juri berharap, ke depan KPU tetap bisa menjalankan tugas dengan baik. KPU, kata dia, bisa tetap menjaga nama baik dan hasil dari berbagai hal yang telah dilakukan.

Dia juga berharap, komisioner KPU tetap bisa menjaga kekompakan yang selama ini dirajut.

"Yang selama ini menjadi barang yang sangat berharga bagi kami, sehingga dalam perjalanan lebih dari empat tahun sampai saat ini Sejak 2012 kami bisa melewati tugas dan pekerjaan ini dengan baik karena kekompakan itu, saya kira ini harus dipelihara terus dan diperkuat," kata dia.

Ia mengatakan, dirinya bersama seluruh komisioner berkomitmen akan terus memelihara dan memperbaiki kinerja KPU.

"Dan perbaikan itu untuk membangun kepercayaan publik terhadap KPU sendiri maupun hasil-hasil dari pekerjaan itu. Mudah mudahan dengan semangat kekokmpakan itu semangat untuk bekerja lebih baik jadi komitmen bersama," kata dia.

(Baca: KPU Gelar Uji Publik Empat Draf Peraturan Pilkada)

Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno di Kantor KPU, Senin malam hingga Selasa dini hari. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda.

Salah satunya, memilih ketua definitif KPU pengganti almarhum Husni Kamil Manik.

Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, mengatakan, pemilihan ketua definitif berlangsung secara musyawarah. Rapat yang dihadiri enam komisioner KPU memilih Juri Ardiantoro sebagai ketua KPU.

"Rapat pleno memutuskan untuk ketua KPU definitif yaitu Bapak Juri Ardiantor. Jadi, Pak Juri akan menjadi Ketua KPU definitif menggantikan Pak Hadar Nafis Gumay yang menjadi plt ketua KPU selama tujuh hari (sebelumnya)," kata dia.

Kompas TV Hadar Gumay Ditetapkan Sebagai Plt Ketua KPU

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com