Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesalkan Pernyataan IDI, Komnas PA Sebut Vaksin Palsu Berpengaruh Serius terhadap Korban

Kompas.com - 18/07/2016, 21:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan bahwa vaksin palsu yang sempat beredar di masyarakat tidak berdampak serius terhadap penerimanya.

Aman menjelaskan, vaksin yang berbahan dasar campuran cairan infus dan gentacimin (obat antibiotik) tersebut merupakan obat yang sudah biasa diterima oleh tubuh manusia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyesalkan pernyatan Aman. Menurutnya, vaksin palsu berdampak serius bagi korban.

"Jangan katakan kalau itu tidak ada dampaknya. Berikan vaksin palsu saja sudah bisa mengarah pada upaya pembunuhan," kata Arist di Kemkumham, Jakarta, Senin (18/7/2016).

(Baca: IDI: Ada "Grand Design" Menyudutkan Dokter dan RS di Balik Temuan Vaksin Palsu)

Aris mengatakan Komnas PA sedang mengumpulkan data dari masyarakat terkait dampak vaksin palsu. Data tersebut dikumpulkan dari Posko yang berdiri di 34 provinsi dan 35 kabupaten kota.

Hingga kini, Komnas PA telah menerima 21 kasus di Jabodetabek yang dilaporkan orang tua terkait vaksin palsu.

(Baca: 30 Anak Anggota Kopassus Jadi Korban Vaksin Palsu)

"Ada di rumah sakit, ada di klinik juga. Ada klinik bersalin, ada Puskesmas beberapa tahun lalu. Data-data kami itu ada yang lumpuh, meninggal dunia, cacat kalau ibu-ibu mengatakan itu selalu bernanah. Itu juga dampak dari suntik polio, campak, dan sebagainya," tutur Arist.

Komnas PA sedang menyiapkan gugatan kelompok yang dilakukan dalam beberapa pekan ke depan. Gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, namun juga kepada distributor, dokter, dan berbagai pihak yang terkait.

Kompas TV Jokowi Tinjau Kegiatan Vaksin Ulang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com