Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah RI Minta WNI di Turki Tetap Tenang dan Tinggal di Rumah

Kompas.com - 16/07/2016, 12:13 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) Arrmanatha Nasir mengatakan, pemerintah Indonesia meminta kepada warga negara Indonesia di Turki untuk tetap tenang dalam menyikapi konflik di negara tersebut.

Sehubungan dengan konflik yang terjadi di sana, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi. Pemerintah juga berharap situasi di Turki akan segera pulih.

"Untuk sementara waktu tinggal di rumah, terus mencermati perkembangan dan situasi keamanan dan melakukan komunikasi dengan KBRI Ankara dan KJRI Istanbul," kata Arrmantha melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/7/2016).

Pemerintah juga mengimbau kepada warga yang akan melakukan perjalanan ke Turki untuk terlebih dahulu mencari tahu perkembangan situasi terakhir di sana.

"Khususnya (warga yang akan menuju) Ankara dan Istanbul dalam waktu dekat untuk terlebih dahulu memantau keadaan keamanan sebelum keberangkatan," kata dia.

Saat ini, jumlah WNI yang ada di Turki saat ini mencapai 2.700 orang. Sebanyak 800 orang di antaranya berada Instanbul dan 400 orang di Ankara.

Warga bisa menggali informasi terkait situasi di Turki melalui kontak KBRI Ankara di nomor +90 532 135 2298 atau +90 533 812 0760.

Selain itu, informasi juga bisa didapatkan melalui KJRI Istanbul, dengan menghubungi: +90 531 453 0351, atau +90 531 983 1534.

Situasi keamanan di Turki menjadi sorotan menyusul pernyataan sekelompok elemen militer Turki mengklaim telah menguasai negeri itu pada Sabtu (16/7/2016) malam itu. Hal itu memicu bentrokan berdarah di Istanbul dan Ankara.

Fotografer AFP melaporkan telah menyaksikan tentara menembaki warga yang berkumpul di dekat salah satu jembatan Selat Bosphorus di Istanbul. Sementara itu, kantor berita Anadolu mengabarkan, gedung parlemen Turki di Ankara diserang dengan menggunakan bom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com