Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Operasi Militer Filipina Hambat Upaya Persuasif Pembebasan WNI

Kompas.com - 14/07/2016, 17:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri menegaskan, upaya pembebasan terhadap 10 anak buah kapal warga negara Indonesia (WNI) yang diduga disandera kelompok Abu Sayyaf terus dilakukan.

Kendati demikian, upaya persuasif untuk membebaskan sandera yang dibangun pemerintah kini tengah mengalami hambatan.

"Kami gunakan kontak di sana untuk melakukan pendekatan kepada tokoh mereka. Memang sekarang sedikit sulit karena Pemerintah Filipina sedang melakukan operasi militer sehingga kontak kami tidak selalu seperti yang diharapkan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir saat memberikan keterangan di Kantor Kemenlu, Kamis (14/7/2016).

(Baca: Menhan Sebut Filipina Sepakat TNI Boleh Kejar Penyandera WNI)

Ia menyatakan, pemerintah akan menggunakan semua opsi yang ada untuk membebaskan para sandera. Namun, dalam upaya tersebut, keselamatan para sandera menjadi prioritas utama.

Lebih jauh, Arrmanatha menegaskan, pemerintah tidak akan memenuhi keinginan penyandera yang meminta sejumlah uang tebusan.

Ia juga mengaku belum mendapat kabar ihwal rencana pihak perusahaan membayar sejumlah uang sebagai tebusan kepada para penyandera.

(Baca: Kelompok Penculik 3 WNI di Malaysia Minta Tebusan 200 Juta Peso)

"Kita belum mendengar dalam konteks dua terakhir ini dalam rangka menyanggupi dan menyiapkan dana," kata dia.

Sebelumnya, 10 ABK WNI disandera oleh kelompok tersebut dalam dua peristiwa berbeda. Penyanderaan pertama terjadi pada 20 Juni lalu terhadap tujuh ABK tugboat Charles 001 yang tengah melintas Perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan kedua terjadi pada 9 Juli lalu terhadap tiga ABK kapal pukat tunda Nomor LD/113/5/F di perairan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, negara bagian Malaysia. Mereka ditangkap ketika sedang menangkap ikan.

Kompas TV Ke-4 Kali Kasus WNI Disandera Perompak di 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com