Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urbanisasi Masih Menjadi Persoalan Jakarta, Politisi PKB Anggap Dana Desa Tidak Gagal

Kompas.com - 12/07/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai mudik Lebaran 2016, arus urbanisasi ke kota besar semakin bertambah, khususnya Jakarta. Sebagian pihak menduga hal tersebut diakibatkan oleh program desa yang belum berhasil.

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menganggap bukan program desa yang belum berhasil, namun hasil yang didapat dari implementasi program tersebut tak bisa instan dalam waktu yang singkat.

"Kan dana desa baru setahun ini. Belum bisa implikasinya langsung. Karena prinsip dana desa itu adalab multiplayer effect dan gradual," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Pada 2015, dana desa yang turun sebesar Rp 20 triliun dan naik menjadi Rp 40 triliun pada 2016. Dari sisi dampak penyaluaran dana desa, kata Lukman, belum dapat dikatakan bisa menghambat urbanisasi karena angka tersebut masih minim.

(Baca: Cegah Urbanisasi, Mendagri Minta Pemda Buat Lapangan Kerja yang Lebih Menjanjikan)

Adapun evaluasi dana desa baru dilakukan terhadap dana tahun lalu. Sedangkan dana Rp 40 triliun belum dievaluasi.

"Saya kira kalau sudah Rp 100 triliun turun ke desa baru implikasinya signifikan. Rp 20 triliun baru tahap pertama," sambung mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Ke-3 RI itu.

Ia pun berharap agar saat dana desa sudah mencapai Rp 100 triliun, pembangunan di desa bisa lebih progresif. Apalagi, jika ada konsistensi dari pemerintah untuk terus menambah besaran dana desa setiap tahunnya.

(Baca: Ahok: Selama Enggak Ada Kawasan Kumuh, Urbanisasi Gampang Dikontrol)

"Sekarang baru infrastruktur. Belum perekonomian desa. Konsentrasi pemerintah baru di infrastruktur dasar pedesaan. Belum ekonomi desa," kata Lukman.

Salah satu peruntukkan dana desa, lanjut Lukman, misalnya untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Sekarang kita lihat, Bumdes sudah rampung semua belum? Kan di UU Desa mewajibkan penyaluran dana pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui Bumdes. Bumdes saja belum semua. Baru beberapa persen," tutup dia.

(Baca: Kepala Bappenas Berharap Dana Desa Dapat Kurangi Arus Urbanisasi)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat serius mengingatkan warga yang mudik untuk tidak membawa sanak saudara ke Jakarta.

Djarot mengatakan pertumbuhan penduduk di Jakarta setiap tahunnya bukan karena kelahiran melainkan urbanisasi.

"Hampir setiap tahun itu pendatang baru yang tercatat antara 45.000 sampai 50.000 orang loh ya. Belum lagi yang belum tercatat, oleh sebab itu kita berpesan kepada pemudik, saat pulang jangan bawa teman-teman," ujar Djarot di Parkir Timur Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com