Bukber dengan Fraksi PAN, Ketua MPR Bahas soal Darurat Moral dan Tax "Amnesty"

Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima anggota MPR Fraksi PAN untuk berbuka bersama di kediamannya, Jl. Widya Chandra IV, Jakarta Selatan. Acara yang juga turut dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota PAN tersebut diselenggarakan Selasa (21/6/2016).

Acara tersebut dimaksudkan untuk kembali menjalin silaturahim sekaligus sebagai momen untuk membahas beberapa hal yang cukup krusial. Dua di antaranya adalah mengenai darurat moral dan undang-undang tax amnesty yang kini tengah digodok.

Masih terkait dengan kasus-kasus kejahatan moral dan kekerasan seksual yang marak terjadi beberapa bulan belakangan, Zulkifli mengatakan bahwa Indonesia memerlukan peraturan perundangan yang cukup tegas terkait dengan konsumsi minuman beralkohol dan pornografi.

"Di Amerika, minuman beralkohol memang dilegalkan, namun untuk membelinya pun harus terlebih dahulu ada pembuktian identitas. Untuk membuktikan umurnya legal. Ini terkait dengan penerapan Pancasila, yaitu sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Zulkifli.

Zulkifli juga berpendapat bahwa miras merupakan sumber dari pelanggaran-pelanggaran moral dan kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya pria yang akrab disapa Zulhas ini pun berharap pengendalian yang sama tegasnya juga dilakukan terhadap penyebaran pornografi.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Amien Rais yang juga turut hadir pada acara tersebut. Menurutnya, saat ini Indonesia sudah mengalami berbagai macam kondisi darurat, termasuk darurat moral dan kesusilaan.

"Saya rasa ini sudah lampu kuning untuk Indonesia. Presiden seharusnya sudah mulai berhati-hati," ujar Amien.

Sebenarnya sudah ada beberapa perda yang juga dapat menopang pengendalian terhadap pelanggaran moral. Karena itu, Presiden harus berhati-hati jika soal penyesuaian atau pencabutan perda. Jangan sampai malahan menimbulkan gesekan. 

Selain hal-hal yang berkaitan dengan moral, Zulkifli juga menyampaikan harapannya terkait undang-undang tax amnesty yang tengah digodok. Zulkifli berharap undang-undang ini seimbang dengan manfaat yang diperoleh.

"Harus sesuai asas manfaat, jangan sampai undang-undangnya sudah ada, sudah jadi, tapi manfaat atau target yang diinginkan tidak tercapai juga," ujar Zulkifli.