Luhut: Kunci Pembangunan Papua Bukan Marah-marah dan Curiga

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam pertemuannya dengan beberapa elemen masyarakat di Papua, Kamis (16/6/2016), mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Provinsi Papua secara holistik.

Menurut Luhut, pembangunan secara menyeluruh ini tidak akan bisa dirasakan hasilnya secara maksimal dalam satu atau dua tahun.

"Dampak maksimal dari pendekatan pembangunan secara menyeluruh ini mungkin baru bisa dirasakan dalam 15 atau 20 tahun yang akan datang," ujar Luhut seperti dikutip dari keterangan pers kepada Kompas.com, Jumat (17/6/2016).

Dalam pertemuan tersebut, Luhut mendengarkan aspirasi maupun protes tentang masalah-masalah kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan. Dia juga menerima beberapa dokumen dari para peserta pertemuan yang berisi data penyimpangan yang terjadi di Papua.

(Baca: Pemerintah Siapkan Strategi Pembangunan di 7 Wilayah Adat Papua)

Luhut mengatakan akan menindaklanjuti semua permasalahan tersebut asalkan disertai data yang valid.

"Kalau Anda mengeluhkan penyimpangan-penyimpangan harus disertai data," kata Luhut di depan Pimpinan dan Pemuda Adat Papua dan Barisan Merah Putih di Jayapura.

Ia pun meminta masyarakat untuk menghilangkan rasa saling curiga agar semua bisa maju bersama.

"Kalau curiga terus, ribut terus, repot. Kalau kita mau maju, kuncinya meningkatkan kualitas pendidikan, bukan marah-marah. Semua harus terlibat," icap Luhut.

(Baca: Jokowi: Pembangunan Papua Perlu Dipercepat)

Pemerintah, lanjut dia, akan membangun universitas dan sekolah, mendorong munculnya UKM, dan memberi kesempatan kepada penduduk asli Papua untuk berperan lebih luas bagi pembangunan di daerahnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, yang ikut dalam pertemuan itu, mengatakan ada beberapa hal yang harus diubah atau disesuaikan dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, antara lain mengenai doktrin pembangunan.

"Kita harus mengubah doktrin dari Indonesia-sentris menjadi Papua-sentris, yaitu pembangunan dari pinggiran dan membangun daerah tertinggal. Kita punya anggaran. Intinya praktik-praktik yang kurang tepat akan diperbaiki," kata Sofyan.