Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Sebut Tito Jadi Calon Kapolri karena Berjasa Menangkan Jokowi di Papua

Kompas.com - 15/06/2016, 17:50 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Syafi'i mengatakan dipilihnya Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo bukan suatu kejutan. 

Menurutnya, banyak kalangan sudah menduga Jokowi bakal memilih Tito. Dugaan tersebut didasari kemenangan Jokowi di Papua pada Pemilu 2014. Tito yang saat itu menjabat Kapolda Papua sejak 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014, dianggap berprestasi memenangkan Jokowi.

(Baca: Tito Dipilih Jadi Calon Kapolri karena Dinilai Loyal kepada Jokowi)

"Ya Pak Jokowi kan menang mutlak di Papua. Bahkan dari informasi yang kami peroleh disana, perolehan suara pak Jokowi itu sudah ada sebelum pemilu. Nah ini kan prestasi hebat," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Secara politik, politisi partai Gerindra itu sudah menduga jabatan berikutnya setelah Tito menjadi Kapolda Papua.

"Langsung jadi Kapolda Metro Jaya. Sebentar kemudian menjadi kepala BNPT. Lalu calon Kapolri, secara politik itu sudah diduga," ucap dia.

Menurut Syafi'i, pengajuan Tito merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam etika jabatan kepolisian. Tito melompati empat angkatan di atasnya.

"Jadi kalau ini ada empat generasi, saya khawatir itu menjadi persoalan di tubuh internal kepolisian," tutur dia.

Nama Tito diajukan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Ketua DPR Ade Komarudinlah yang mengungkap kabar itu. Dia mengaku menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu (15/6/2016) pagi.

(Baca: Badrodin: Semua Pejabat Polri Akui Keunggulan Tito Karnavian)

Setelah dibuka, kata Ade, isi surat itu terkait pergantian Kapolri. 

"Beliau menyampaikan surat tertutup, amplop tertutup. Saya buka isinya adalah Presiden RI mengajukan pengganti Bapak Badrodin Haiti yang segera akan pensiun," kata Ade di Jakarta, Rabu.

"Dalam surat itu, Bapak Presiden mengajukan Bapak Tito Karnavian yang sekarang menjabat Kepala BNPT dan mantan Kepala Polda Metro," tambah Ade.

Kompas TV Perpanjangan Jabatan Kapolri Dipertanyakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com