Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KBRI di Damaskus Pulangkan 33 WNI dari Suriah

Kompas.com - 13/06/2016, 15:02 WIB

KOMPAS.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus kembali melakukan repatriasi atau pemulangan terhadap warga Negara Indonesia (WNI) gelombang ke-275.

Sebanyak 33 orang dipulangkan dari Suriah ke Indonesia via Bandara Beirut, Lebanon. Para pekerja migran itu dipulangkan pada Kamis (9/6/2016) lalu.

Para pekerja migran Indonesia yang direpatriasi tersebut sebagian besar berasal dari Jawa Barat, sisanya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB.

Dilansir dari Antara, Senin (13/6/2016), KBRI Damaskus memulangkan 33 pekerja migran tersebut kembali ke Indonesia setelah segala permasalahan dan hak-haknya dengan majikan diselesaikan.

Dengan pemulangan sebanyak 33 WNI itu, saat ini di tempat penampungan (shelter) KBRI Damaskus masih terdapat 21 WNI yang diduga menjadi korban perdagangan manusia.

Duta Besar RI untuk Suriah Djoko Harjanto menegaskan bahwa pemulangan atau repatriasi WNI merupakan program yang telah berlangsung sejak 2011 karena situasi keamanan di Suriah yang masih sangat mengkhawatirkan.

"Jadi para TKI juga tidak mungkin kontrak kerjanya diperpanjang lagi," ujar Djoko.

Dubes Djoko juga menyebutkan kebijakan pemerintah RI untuk menghentikan secara permanen pengiriman tenaga kerja untuk sektor perorangan ke seluruh negara di Timur Tengah.

Sementara Pejabat Protokol Konsuler KBRI Damaskus Makhya Suminar mengatakan bahwa sebanyak lima dari 33 WNI yang dipulangkan tersebut diduga kuat adalah korban perdagangan manusia, yang dikirim pasca moratorium penempatan TKI ke Suriah pada 2011.

Menurut dia, 33 WNI pekerja migran itu diduga menjadi korban perdagangan manusia karena tidak ada perjanjian kerja atau kontrak kerja, yang antara lain harus menyebutkan negara tujuan, besarnya gaji dan masa berlakunya kontrak atau perjanjian kerja.

"Mudah-mudahan segala urusan repatriasi WNI dan TKI berjalan dengan lancar dan diharapkan tidak ada lagi masuknya TKI ilegal ke Suriah, sehingga program repatriasi ini dapat segera selesai," ujar Makhya. (ant)

Kompas TV 80 WNI Dideportasi dari Sejumlah Negara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com