Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB: Banyak PNS yang Tak Masuk Kerja 100 Hari dalam Setahun

Kompas.com - 07/06/2016, 14:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Yuddy Chrisnandi mengatakan, rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 juta orang dlatarbelakagi banyaknya PNS yang tidak produktif dalam bekerja.

Berdasarkan laporan yang diterima Yuddy, banyak PNS yang tak hadir sampai 100 hari dalam setahun.

"Dari laporan yang masuk ke saya, banyak PNS yang absen sampai 100 hari dalam setahun. Tiga puluh lima hari absen saja bisa kena sanksi, 45 hari bisa diberhentikan. Ini bisa 100 hari tidak masuk," kata Yuddy, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Yuddy mengatakan, jumlah PNS idealnya adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk atau hanya 3,5 juta orang.

Sementara, di Indonesia saat ini ada 4,5 juta PNS. Jumlah tersebut dinilai tidak ideal dan membuat banyak PNS bermalas-malasan.

"Secara simulasi kita kelebihan 1 juta PNS. Nah bagaimana menguranginya tentu bisa dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan retribusi yang disarankan oleh Wakil Presiden dan Presiden," ucap dia.

Yuddy menekankan, rasionalisasi PNS ini bukan dengan cara pemutusan hubungan kerja, melainkan menunggu PNS yang pensiun dan tidak merekrut PNS baru hingga beberapa tahun ke depan.

"Pak Presiden sampaikan bahwa tiap tahun ada PNS yang pensiun 120 ribu sehingga 3 tahun ke depan yang pensiun sekitar 500 ribu orang. Dengan pendekatan moratorium yang jadi kebijakan pemerintah berarti pegawai kita tahun 2019 tinggal 4 juta," kata Yuddy.

Kompas TV 1 Juta PNS Dirumahkan dalam Tiga Tahun?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com