Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedatangan Novanto ke Istana Disebut Jadi Tekanan untuk PDI-P

Kompas.com - 27/05/2016, 21:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Komunikasi Politik Benny Susetyo mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto adalah sosok yang cerdik dan memiliki banyak manuver politik. Novanto beberapa waktu lalu menyambangi Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Meski tak secara gamblang menyatakan Golkar meminta jatah kursi menteri, namun menurut Benny itulah strategi yang disusun Novanto. Menurutnya, kedatangan Novanto juga tak hanya untuk secara "simbolik" meminta kursi menteri namun untuk menakut-nakuti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Dengan mengatakan (Golkar) dukung Jokowi maju Pilpres 2019, tanpa PDI-P siap mendukung. Artinya kalau macam-macam, menteri-menterinya bisa diisi oleh Golkar," ujar Benny di Kantor Para Syndycate, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Novanto sebelumnya menyatakan bahwa Golkar akan mendukung Jokowi untuk maju ke Pilpres 2019. Hal ini dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk mendahului PDI-P sebagai partai dari Jokowi sendiri. Sebab, PDI-P sendiri belum memutuskan apakah akan kembali mengusung Jokowi untuk Pilpres 2019 atau tidak.

Meski Golkar berubah haluan dari oposisi pemerintah menjadi pendukung pemerintah, namun bantahan datang dari pihak Golkar bahwa dukungan mereka untuk meminta kursi menteri. (Baca: Dukungan Novanto kepada Jokowi pada Pilpres 2019 Dinilai untuk Selamatkan Citra Golkar)

Di sisi lain Benny menilai, jika Jokowi mengakomodasi Golkar dan PAN dalam kabinet pada reshuffle jilid II nanti, maka kabinet akan sangat gemuk.

Hal tersebut menurutnya akan membawa keuntungan untuk Jokowi, karena Jokowi bisa lebih leluasa dalam memilih orang-orang mana yang akan dia tempatkan di kursi menteri.

"Masalahnya adalah partai pengusung. Apakah mereka rela? Nah itu friksinya. Konflik kepentingan terjadi," kata Benny. (Baca: Ketum Partai Golkar Setya Novanto Temui Jokowi di Istana)

Koalisi gemuk, kata Benny, akan membuat kabinet tak efektif bekerja. Ia pun mewanti presiden karena waktu yang tersisa hanya lah satu tahun ke depan. Waktu satu tahun tersebut perlu dimanfaatkan secara efektif.

Waktu Jokowi hanya singkat, pasalnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan segera datang. Menurut Benny, dua tahun terakhir jelang Pileg dan Pilpres, partai akan jor-joran untuk mempersiapkan dua acara politik tersebut.

"Kalau satu tahun tidak ada story keberhasilan, maka dia akan menghadapi persoalan," tutup Benny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com