JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal sebagai Bendahara Umum Golkar, dan Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Golkar dipersoalkan.
Pengisian ketiga jabatan itu disebut bukan merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.
(Baca: Novanto Tunjuk Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar, Nurdin Halid Jadi Ketua Harian)
Menurut politisi Golkar yang juga loyalis Ade Komarudin, Ahmadi Noor Supit, rapat komisi di munaslub telah menyetujui adanya penambahan jabatan di dalam struktur DPP. Bahkan, keputusan itu juga telah disahkan di dalam rapat pleno munaslub.
"Tetapi, secara personalianya yang diputuskan di munaslub adalah Ketua Umum dan (Ketua) Dewan Pembina," kata Supit saat dihubungi, Selasa (24/5/2016).
Kedua posisi itu dijabat oleh Setya Novanto dan Aburizal Bakrie. Sementara itu, ketiga posisi lainnya yang sebelumnya telah diumumkan belum diputuskan.
(baca: Setya Novanto Disarankan Tinjau Ulang Posisi Idrus Marham dan Nurdin Halid)
Menurut Supit, ketiga posisi itu harus diputuskan di dalam rapat tim formatur.
"Tidak boleh seolah-olah sudah terpilih ketua harian, sekjen, dan bendum," kata dia.
Ia menegaskan, posisi ketiganya di dalam jabatan itu masih dapat berubah. Hal itu bergantung pada keputusan tim formatur di dalam menyusun struktur kepengurusan.
(Baca: Idrus dan Nurdin Halid Dijadikan Pengurus Inti, Novanto Dituding sebagai "Boneka" Aburizal)
"Kita serahkan ke formatur untuk bisa melihat secara arif dan bijaksana. Trust dibutuhkan karena harapan kita perlu melihat Golkar lebih baik," ujarnya.
Formatur Partai Golkar terus bekerja untuk menyusun kepengurusan baru partai berlambang pohon beringin itu. Formatur beranggotakan sembilan orang yang dipimpin Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Formatur beranggotakan dua unsur pimpinan DPD I dari wilayah barat, dua pimpinan DPD I dari wilayah tengah, dua pimpinan DPD I dari wilayah timur, satu pimpinan ormas, dan satu perempuan.