Jadi Ketum Golkar, Setya Novanto Tak Bisa Lagi "Macam-macam"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat segudang masalah yang mengiringi langkah Setya Novanto hingga akhirnya menjadi ketua umum Partai Golkar bisa menjadi celah untuk mengatur Novanto.

"Justru saya ingin katakan pemerintahan Jokowi menikmati terpilihnya Setya Novanto. Karena ketum yang bermasalah mudah dijinakkan," kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Novanto setidaknya pernah dua kali bersinggungan dengan persoalan etik saat menjabat sebagai Ketua DPR. Dua persoalan itu yakni saat hadir dalam kampanye bakal calon Presiden AS, Donald Trump dan kasus pencatutan nama presidan dan wakil presiden yang membuat Presiden Jokowi marah.

(Baca: Ade Komarudin Mundur, Setya Novanto Ketua Umum Golkar 2014-2019)

Tak hanya itu, Novanto juga berkali-kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dikaitkan dengan kasus dugaan suap PON Riau, korupsi e-KTP, hingga suap Akil Mochtar.

Dengan banyaknya persoalan itu, Syamsuddin yakin Novanto tidak bisa berkutik kali ini. Bukan tidak mungkin kasus demi kasus yang dimengenai Setya Novanto akan diungkap jika ada manuver Novanto yang dianggap merugikan pemerintah.

"Artinya kalau macam-macam kasusnya akan diungkap. Apapun itu, mau kasus pelanggaran etik, kasus hukum, dan sebagainya. Jadi dia tidak bisa macam-macam," ujar dia.

(Baca:  Setya Novanto, Si "Licin" Penuh Kontroversi Pemimpin Baru Partai Golkar)

Berkaitan dengan jatah Golkar di pemerintahan, Syamsuddin belum dapat memperkirakan apakah Jokowi akan membagi kursi menteri kepada Golkar atau kepada non partai.

Pasalnya, pembagian kursi kabinet juga harus diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga mendukung pemerintah saat ini.

"Ya walaupun PPP sudah punya Pak Lukman (Menag). Tapi kan PAN belum," kata dia.