Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Calon Ketum Golkar Anggap "Voting" Terbuka Rawan Intimidasi

Kompas.com - 15/05/2016, 14:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Tujuh bakal calon ketua umum Partai Golkar menolak wacana pemilihan ketua umum Golkar dengan mekanisme terbuka dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Mereka khawatir, ada intimidasi yang dilakukan oleh calon tertentu terhadap pemilik suara jika "voting" dilakukan secara terbuka.

Ketujuh bakal calon yang menolak wacana tersebut adalah Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Airlangga Hartarto, Syahrul Yasin Limpo, Indra Bambang Utoyo, Mahyudin, dan Priyo Budi Santoso.

Hanya Setya Novanto yang tidak bergabung dalam pernyataan sikap tersebut. (baca: Tanpa Novanto, 7 Calon Ketum Golkar Bersatu Tolak "Voting" Terbuka)

"Nah ini, siapa yang mendukung siapa akan kelihatan. Konsolidasi ini yang kami hindari," kata Airlangga saat jumpa pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu (15/5/2016).

Sementara itu, Ade mengatakan, pemilihan dengan mekanisme voting terbuka tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Menurut dia, proses pemilihan ketua umum harus mengedepankan prinsip langsung, bebas dan rahasia.

(baca: Tim Ade Komarudin Ancam Boikot jika "Voting" Terbuka Pemilihan Ketum Golkar)

"Upaya itu (pemilihan terbuka) memungkinkan terjadinya intimidasi," kata dia.

Bakal calon ketua umum lainnya, Mahyudin mengatakan, Munaslub Partai Golkar dilaksanakan dengan harapan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan berkeadilan.

Ia tak sependapat apabila ada upaya yang dilakukan pihak tertentu untuk menggiring pemilik suara memilih calon tertentu.

Setya Novanto sebelumnya mengaku tidak mempersoalkan jika proses pemilihan dilangsungkan secara terbuka.

Ia menegaskan, apapun hasil keputusan yang diambil Steering Committee, akan dipatuhi. (baca: Novanto Bakal Ikuti Apapun Mekanisme Pemilihan Ketum Golkar)

"Saya ikuti saja. Yang jelas apapun yang diputuskan panitia saya akan ikuti sebaik-baiknya dan akan tunduk pada putusan itu," kata Novanto di arena Munaslub, Sabtu (14/5/2016).

Kompas TV Dukungan Tokoh Penentu Ketum Golkar? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com