Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Kematian Gajah Yani, Menteri Siti Bakal Datangi Kebun Binatang Bandung

Kompas.com - 13/05/2016, 09:26 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya belum bisa mengonfirmasi penyebab kematian gajah Sumatera yang diberi nama Yani, di Kebun Binatang Bandung, Rabu (11/5/2016).

Demi menjawab pemberitaan yang simpang siur, ia akan memeriksa Kebun Binatang Bandung.

"Hewan lahir dan mati itu wajar, tapi problemnya kenapa terjadi hewan mati seperti itu di kebun binatang yang harusnya dikelola dengan baik," ujar Siti, di Kementerian LHK, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).

Ia mengatakan, KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sedang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pihak mana yang memiliki kewenangan pengelolaan Kebun Binatang Bandung.

Menurut Siti, untuk mendirikan konservasi satwa seperti kebun binatang ada prosedur tersendiri dalam pengelolaannya.

Prosedur itu dibutuhkan karena setiap jenis satwa memiliki standar pemeliharaan yang berbeda.

"Umumnya kebun binatang dikelola oleh pemerintah daerah, tapi kami akan cek dulu ke lapangan itu (Kebun Binatang Bandung). Kewenangan siapa, karena harus ada standar pengelelolaan dan pemeliharaan satwa-satwa," kata Siti.

Sebelumnya, Gajah Sumatera bernama Yani akhirnya mati setelah kondisinya sempat kritis selama sekira satu pekan.

Gajah berusia 34 tahun itu lumpuh, terbaring di atas jerami yang hanya diatapi terpal berwarna biru.

Buruknya tata kelola Kebun Binatang Bandung dinilai menjadi penyebab kematiannya.

Pasca kabar kematian Yani beredar, masyarakat meminta agar Pemerintah Kota Bandung segera mengambil sikap untuk melakukan pembenahan tata pengelolaan Kebun Binatang Bandung yang saat ini dipegang Yayasan Marga Satwa Taman Sari.

Kekecewaan masyarakat bermula saat sejumlah orang pada pekan lalu membuat petisi di laman www.change.org (Save Bandung Zoo) yang meminta Pemerintah Kota Bandung menyelamatkan Kebun Binatang Bandung yang kondisinya kian memprihatinkan.

Kondisi Kebun Binatang Bandung saat ini sangat jauh dari konsep five freedom yang merupakan pelaksanaan dari konsep kesejahteraan satwa (animal welfare).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com