Ini Kata Ketua BPK soal Kunker DPR yang Berpotensi Rugikan Negara Rp 900 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis membenarkan bahwa lembaganya melakukan audit terhadap DPR RI. Namun, Azis mengaku tidak tahu persis berapa angka potensi kerugian negara yang timbul dari hasil audit itu.

"Itu bagian dari audit lembaga DPR. Keuangan DPR juga kita audit. Tetapi, jumlahnya saya belum tahu," kata Harry saat dihubungi, Kamis (11/5/2016).

Harry mengatakan, audit dilakukan dalam semua aspek, termasuk dalam hal kunjungan kerja anggota DPR. Audit tersebut dilakukan untuk periode tahun anggaran 2015.

"Yang kita audit dari 1 Januari sampai 31 Desember 2015," ucapnya.

Adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR ini kali pertama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR Hendrawan Supratikno.

BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 945.465.000.000 dalam kunjungan kerja perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI.

(Baca: BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 900 Miliar dalam Kunker Anggota DPR)

Laporan ini sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.

Hendrawan mengakui, sejumlah anggota DPR selama ini banyak yang kurang serius membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan ke dapilnya.

(Baca: Sikapi Temuan BPK, PDI-P Tagih Laporan Kunker Anggotanya)

Ada pula anggota DPR yang hanya memercayakan kegiatan kunker ke tenaga ahli. Foto kegiatan yang sama sering digunakan berkali-kali dalam setiap laporan kunker.