Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Bantah Ade Komarudin Bertemu Pimpinan DPD Kalbar

Kompas.com - 11/05/2016, 13:12 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bambang Soesatyo, Anggota tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin membantah soal adanya pertemuan ilegal antara Ade dengan pimpinan DPD Golkar Kalimantan Barat.

Kabar tersebut sebelumnya dibenarkan Ketua Komite Etik Munaslub, Fadel Muhammad.

Ade disebut tepergok melakukan pertemuan di Hotel Grand Melia Jakarta, Selasa (10/5/2016) kemarin, sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

"Tidak ada suap dan tidak ada pertemuan. Saya jamin itu," kata Bambang dalam pesan singkat kepada awak media, Rabu (11/5/2016).

Menurut dia, belum ada bukti konkret atas pertemuan tersebut. Pihaknya akan mengambil langkah tegas atas tudingan tersebut.

"Kalau ada pihak yang menuding ada suap tanpa bukti. Saat ini juga akan kami laporkan ke penegak hukum. Termasuk tim etik," kata dia.

Fadel sebelumnya mengatakan, Komite Etik telah menugaskan 40 orang untuk memantau kegiatan para calon ketua umum.

(baca: Ade Komarudin Tepergok Komite Etik Bertemu Pimpinan DPD I di Hotel)

Tim pemantau kemudian mendapat informasi bahwa Ade mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPD I di Hotel Grand Melia.

"Si Butarbutar yang nangkap. Tapi belum ada bukti kalau dia memberikan (uang)," ucap Fadel.

Fadel mengatakan, tim komite etik akan segera menyidangkan kasus ini di Bali pada Kamis (12/5/2016). Sanksi yang akan diberikan akan diputuskan dalam sidang itu.

"Kalau cuma ketemu enggak apa-apa. Transaksi yang enggak boleh," ucapnya.

Menurut Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Siburian, pihaknya sempat memfoto pertemuan tersebut. Ia menganggap pertemuan tersebut melanggar aturan.

Ia mengatakan, sejak disahkan oleh Komite Pemilihan pada 7 Mei, seluruh bakal calon harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh Steering Committee (SC) Musnaslub Golkar.

Panitia melarang adanya pertemuan antara bakal calon ketua umum dengan panitia maupun peserta Munaslub di luar jadwal yang ditentukan.

(baca: Munaslub Golkar, Celah Politik Uang, dan Aturan yang Tak Tegas)

Adapun, jadwal pertemuan yang ditentukan, yaitu hanyalah pada saat kampanye dan sosialisasi di tiga zona, yakni di Medan, Surabaya dan Jawa Barat.

"Itu boleh silahkan bertemu, tapi tidak boleh ada money politic. Jadi mari kita tegakkan aturan dan jadikan Munaslub ini bersih," kata dia.

Kompas TV Jokowi: Apa Saya Pernah Marah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com