Pemerintah Ketahui Keberadaan 4 WNI yang Masih Disandera Abu Sayyaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sudah mendapatkan informasi tentang identitas kelompok yang menyandera empat orang warga negara Indonesia. Keberadaan mereka juga telah diketahui.

"Kami tahu ada di mana, di kelompok mana, sudah lengkap," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Meski demikian, Retno belum bersedia untuk mengungkapkan lebih detail.

Retno mengatakan, pemerintah terus berupaya membebaskan keempat WNI itu. Namun, metode yang dilaksanakan berbeda dari pembebasan 10 sandera WNI yang sebelumnya.

"Masing-masing kasus karakternya berbeda. Jadi kami tidak bisa bekerja hanya dengan satu template untuk setiap kasus. Yang harus diingat bahwa situasi di lapangan sangat dinamis. Dengan template yang sama, tidak mungkin," ujar dia.

"Jadi kalau ditanya akan bagaimana, itu akan tergantung kondisi di lapangan," kata Retno.

Unsur dan lembaga terkait, kata Retno, telah menggelar rapat koordinasi bersama di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin kemarin. Ia meminta publik bersabar mengenai tindak lanjut rapat tersebut.

Sebelumnya, dua kapal Indonesia dibajak di perbatasan Filipina dan Malaysia pada pertengahan April 2016. Dari 10 ABK, pembajak menculik empat orang di antaranya dan dijadikan sandera.

Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, yang menjadi salah satu anggota tim negosiator, menyebut bahwa penyandera berasal dari kelompok Abu Sayyaf.

Mereka meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso. Namun, negosiasi akan tetap dilakukan agar dapat berakhir seperti pembebasan 10 sandera WNI sebelumnya.

(Baca juga: Kivlan Zen: Uang Tebusan 10 ABK Sudah Disiapkan, tapi Tak Diserahkan)

"Doakan semoga bisa dibebaskan dalam waktu dekat. Doakan semoga sama seperti yang kemarin," ujar Kivlan saat dihubungi, Selasa.