Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-Merkel Bicara Kerja Sama Ekonomi hingga Terorisme

Kompas.com - 19/04/2016, 08:04 WIB

BERLIN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kanselir Jerman Angela Merkel membicarakan kerja sama ekonomi, bantuan pusat pendidikan kejuruan atau vokasional hingga membahas terorisme.

"Selain ekonomi juga kerja sama bidang pendidikan kejuruan, sehingga tadi (Jokowi dan rombongan) berkunjung ke Siemens," kata Merkel saat konfernesi pers bersama usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Kanselir, Berlin, Jerman, Senin.

Merkel mengatakan, Jerman-Indonesia memiliki kerja sama ekonomi tentang komponen maritim, bidang kesehatan dan juga dalam bidang pengangkutan.

"Masih ada peluang industri, kami ingin tingkatkan inisiatif bidang itu," kata Merkel.

Merkel mengatakan Indonesia juga berminat memperkuat perjanjian perdangangan dengan Uni Eropa dan Jerman mendukung supaya negosiasi dapat dimulai dalam waktu dekat.

Kanselir Jerman ini pun mengungkapkan pertemuannya dengan Jokowi juga masalah ASEAN, Papua, Aceh, dan Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia bisa menjaga toleransi beragama.

"Indonesia negara muslim terbesar, menjaga sistem tidak terjadi konflik juga bisa mengatasi tantangan terhadap terorisme dengan dukungan sosial budaya," kata Merkel," kata Merkel.

(Baca: Keliling Eropa, Jokowi Tak Sekadar Lakukan "Kunjungan Basa-basi")


Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan Jerman merupakan mitra dagang nomor satu dan untuk investasI terbesar ketujuh.

"Indonesia ingin agar pendidikan vokasi bisa diberi bantuan dari Jerman, terutama untuk bidang berkaitan dengan industri, baik kelistrikan, tekstil, Martim dan lain-lain," kata Jokowi.

Sebagai negara muslim terbesar, Jokowi mengungkapkan pertemuan dengan Merkel juga bertukar pikiran penanganan terorisme dengan menggunakan pendekatan "hard power" maupun "soft power".

"Kalau kombinasi itu saya percaya penenganan (terorisme) lebih baik dan komprehensif," kata Jokowi.

Ketika ditanya terkait radikalisme di Indonesia, Presiden mengatakan sebanyak 85 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Namun, 95 persen di antarabta merupakan Islam moderat dan toleran.

"Tetapi kalau ada jumlah kecil yang radikal terorisme, tetap dilakukan pendekatan agar tidak merugikan negara dan rakyat. Sehingga pendekatan Indonesia dengan dua hal (hard dan soft). Itu yang kami lakukan," kata Jokowi.

Merkel mengakui Indonesia yang memiliki penduduk 250 juta penduduk merupakan tugas berat dan dirinya kagum atas perkembangan Indonesia saat ini.

Kompas TV Jokowi Berkunjung ke Sejumlah Negara di Eropa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com