Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Ungkap Jokowi Sempat Khawatir Ide GBHN Dihidupkan Kembali

Kompas.com - 11/04/2016, 14:13 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, banyak pihak yang khawatir jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, maka Indonesia pun akan kembali ke masa Orde Baru.

Kekhawatiran itu juga sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ada pertanyaan Presiden, 'Pak Ketua, kalau amandemen, apa tidak buka kotak pandora?' Sebagaimana pertanyaan orang banyak," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Namun, Zulkifli membantah kekhawatiran tersebut. Menurut dia, GBHN nantinya tidak akan membangkitkan keburukan yang terjadi pada masa lalu.

Amandemen kali ini, kata dia, sudah terfokus pada poin yang akan diamandemen, demikian dengan bunyinya.

(Baca: Ada Apa di Balik Wacana Menghidupkan Kembali GBHN?)

"Kalau mau pasal yang lain, maka prosesnya harus diubah lagi. Sosialisasi dulu, kajian akademis dulu, jadi panjang. Sudah, tidak usah khawatir, ini tidak akan ke mana-mana," kata dia.

Atas kekhawatiran tersebut, MPR kemudian gencar melakukan focus group discussion (FGD) dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi hingga pakar hukum tata negara.

Zulkifli menargetkan, pembahasan dilakukan dengan 50 perguruan tinggi, seperti yang dilakukan dengan Universitas Andalas di Padang, hari ini.

"Hanya sekarang rumusannya apa, perlu kita diskusikan secara mendalam GBHN yang seperti apa, apa isinya," kata Zulkifli.

Kompas TV Kotak Pandora GBHN â?? Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nama SYL Disave dengan Nama “PM” di Ponsel Biduan Nayunda Nabila

Nasional
Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Baleg Klaim Revisi UU TNI Tak Akan Kembalikan Dwifungsi

Nasional
Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Setelah SBY, Bamsoet Bakal Temui Megawati, Jokowi, dan Prabowo

Nasional
SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Nasional
Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Biduan Nayunda Nabila Mengaku Beberapa Kali Diajak Makan SYL

Nasional
Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Ketua Komisi X Curiga Biaya Makan Siang Gratis Bakal Diambil dari Dana Pendidikan

Nasional
Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Jampidsus Diadukan ke KPK, Kejagung: Silakan tapi yang Benar Jangan Ngawur

Nasional
Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Dapat Nomor Pedangdut Nayunda Nabila, SYL Langsung Kirim Stiker di WA

Nasional
Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com