Menteri Marwan: Presiden Tak Pernah Protes soal Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengaku tidak pernah diprotes Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan dana desa.

"Enggak, enggak. Enggak pernah (diprotes Presiden)," ujar Marwan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu merasa pengelolaan dana desa sudah sesuai arahan Presiden.

Soal prioritas dana desa misalnya. Kementeriannya bertugas mengawal penggunaan dana desa. Sesuai arahan Presiden, dana itu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Jalan desa, irigasi desa, jembatan dan lain-lain. Prioritas kedua yaitu membangun sarana dan prasarana desa. Misalnya Posyandu, PAUD, poliklinik desa," ujar Marwan.

Ketiga, yakni peningkatan kapasitas ekonomi desa. Misalnya membangun badan usaha milik desa, koperasi desa, pertanian, peternakan dan perkebunan.

Marwan sekaligus membantah jika penyerapan dana desa berjalan lamban. Data penyerapan dana desa tahun 2015 yakni mencapai 97,3 persen.

"Ada yang tulis salah satu majalah nasional, penyerapan dana desa rendah karena nilainya Rp 20 triliun. Ya memang nilainya Rp 20 triliun. Mau diapain lagi? Disebut inilah, itulah, itu berita ngawur dan tendensius," kata dia.