Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Persoalan di Kabinet Berasal dari Menteri yang Disebut Profesional

Kompas.com - 07/04/2016, 06:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto  mengkritik adanya dikotomi menteri profesional dan menteri asal partai politik selama ini.
Padahal, kata dia, menteri asal parpol juga merupakan profesional.

Sebaliknya, menurut Hasto, sebagian menteri yang selama ini disebut profesional justru menimbulkan masalah dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Persoalan-persoalan di kabinet justru berasal dari mereka yang dikatakan profesional," kata Hasto dalam diskusi Satu Meja di Kompas TV, Rabu (6/4/2016) malam.

Hasto memberi contoh BUMN, yang kini dipimpin Rini Soemarno, menghasilkan kebijakan kontradiktif seperti penempatan direksi. (baca: Sekjen PDI-P: Rasanya "Reshuffel" Kabinet Akan Dilakukan)

"Saat ini seolah era direksi-direksi bidang keuangan bisa masuk ke seluruh BUMN. Sampai Bulog pun saat itu yang betul-betul sektor riil diisi orang keuangan. Itu hambatan utama menurut kami," kata Hasto.

Senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Menurut dia, gangguan dalam dunia usaha bukan berasal dari parpol, tetapi menteri yang selama ini disebut profesional. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

Menurut Hariyadi, 11 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya baik untuk dunia usaha. Namun, kata dia, paket tersebut tidak bisa berjalan baik karena ada masalah kepemimpinan menteri.

Ia memberi contoh waktu tunggu bongkar muat atau dwell time yang selama ini disorot pengusaha, termasuk oleh Presiden Joko Widodo.

Memang, kata dia, proses dwell time kini lebih cepat. Namun, biayanya malah makin besar. (baca: Rizal Ramli Jawab Tantangan Jokowi soal "Dwell Time")

"Cost-nya lebih mahal karena kena tarif progresif. Padahal tujuannya kan pendek dan cost-nya murah. Jadi di dunia usaha sangat terpengaruh kebijakan menterinya," kata Hadiyadi.

"Semakin lambat (Presiden) mengambil keputusan terhadap menteri yang tidak perform, maka semakin sempit peluang kita menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal," tambah dia.

Kompas TV Inilah Rapor Kementerian Setahun Terakhir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com