Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hubungan Diplomatik Bisa Terjadi asal Israel Akui Kemerdekaan Palestina"

Kompas.com - 31/03/2016, 10:11 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sekaligus guru besar hukum internasional, Hikmahanto Juwana mengatakan, pembentukan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel mungkin saja dilakukan.

Syaratnya, Israel memberikan atau mengakui kemerdekaan negara Palestina. Pemerintah Indonesia bisa mengajukan syarat tersebut sebagai posisi tawar yang kuat apabila Israel ingin memiliki hubungan diplomatik.

"Bisa saja hubungan diplomatik terjadi, tapi dengan satu syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina sebagai bangsa terjajah. Lagipula saya lihat Israel yang lebih butuh hubungan diplomatik, sampai harus mengundang wartawan Indonesia ke sana," ujar Hikmahanto saat dihubungi, Rabu (30/3/2016) malam.

Ia mengatakan, sikap Pemerintah Indonesia sampai saat ini tetap menolak penjajahan Israel terhadap Palestina dan tetap menganggap Israel sebagai negara penjajah. Indonesia sangat mendukung kemerdekaan untuk Palestina.

(baca: Ketua Komisi I DPR: Israel Risau terhadap Sikap Jokowi)

Meskipun diketahui kedua negara mempunyai relasi dagang, tetapi Hikmahanto belum melihat adanya suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

"Apabila hubungan diplomatik tersebut dilakukan sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina, artinya Indonesia telah melanggar konstitusi dengan mengakui kedaulatan negara Israel," kata dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

Seruan itu disampaikan Netanyahu ketika menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016), di kantornya di Jerusalem. (Baca: Netanyahu Serukan Pembentukan Hubungan Diplomatik Israel-Indonesia)

"Sudah waktunya untuk menjalin hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita memiliki banyak peluang kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih," katanya kepada delegasi wartawan Indonesia, seperti dilaporkan Times of Israel, Selasa (29/3/2016).

Kompas TV Jokowi Minta Israel Hentikan Agresi Militer
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com