Usai Wantimpres, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ingin Bertemu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute beserta sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu menemui Dewan Pertimbangan Presiden, Selasa (28/3/2016) pagi.

Langkah ini dilakukan Setara Institute dan keluarga korban untuk membahas upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Usai menemui Wantimpres, Setara bersama keluarga korban berencana menemui unsur pemerintah lain. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dan Jaksa Agung M Prasetyo.

Tak hanya Luhut dan Prasetyo, jika memungkinkan mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo.

"Kalau presiden mau terima, kami juga mau (menemui)," ujar Ketua Setara Institute Hendardi di Gedung Wantimpres, Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2016).

Keinginan tersebut menjadi salah satu poin yng diungkapkan pihak Setara kepada perwakilan Wantimpres dalam pertemuan keduanya.

Setara ingin menyampaikan kepada presiden terkait usulan tentang pembentukan Komisi Kepresidenan untuk Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban.

Wantimpres juga diharapkan bisa menceritakan perihal pertemuan hari ini, sehingga keluarga korban bisa diterima di Istana.

"Kalau presiden bisa tertawa karena mengundang pelawak (ke Istana), seharusnya bisa menangis juga karena mendengar cerita ini," kata Hendardi.

Adapun dari Wantimpres sendiri hadir Ketua Wantimpres Sri Adiningsih dan Sidarto Danusubroto. Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam sejak pukul 10.00 WIB.

(Baca: Bahas Kasus HAM Masa Lalu, Setara dan Keluarga Korban Temui Wantimpres)

Pada intinya, Setara menggagas pertemuan tersebut sebagai upaya mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

Menurut Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, komisi tersebut, lanjut dia, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan berisikan orang-orang bijak. Namun, mereka tak berasal dari instansi pemerintahan.

Bonar menegaskan, dua poin terpenting adalah pengungkapan kebenaran dan apakah diselesaikan melalui jalur yudisial maupun non-yudisial akan diputuskan melalui komisi tersebut.

"Prinsipnya harus punya integritas, imparsial dan punya rekam jejak yang baik dalam perjuangan kemanusiaan," ujarnya.