Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Lain Kali Presiden Ambil Keputusan Jangan Terlalu Lama

Kompas.com - 25/03/2016, 17:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, pemerintah terlalu lambat mengambil keputusan soal pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela.

Akibatnya, polemik sudah terlebih dulu terjadi antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Rizal ingin pembangunan dilakukan di darat, sementara Sudirman ingin pembangunan dilakukan di laut. Sudirman bahkan sempat mengungkapkan bahwa ada koleganya di pemerintahan yang hendak menghambat pembangunan Blok Masela.

Namun, akhirnya, pada Rabu (23/3/2016) lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pembangunan dilakukan di darat.

"Keputusan itu menurut saya terlalu lama sehingga mengakibatkan polemik yang cukup panjang dan tidak perlu. Mestinya, keputusan itu bisa diambil lebih awal sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada investor," kata Fadli saat dihubungi, Jumat (25/3/2016).

(Baca: Presiden Putuskan Blok Masela Dibangun di Darat)

Kendati demikian, Fadli Zon mengaku tetap mengapresiasi keputusan Jokowi bahwa Blok Masela dibangun di darat. Fadli menilai, keputusan bahwa Blok Masela dibangun di darat atau di laut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dengan pembangunan di darat, pemerintah bisa turut melibatkan masyarakat di sekitar lokasi. Namun ada pula masalah sosial, seperti pembebasan tanah.

Sementara itu, jika dibangun di laut, masyarakat tidak akan banyak terlibat dan pengerjaannya akan lebih mahal, tetapi, antara lain, tidak melibatkan masalah pembebasan lahan.

(Baca: Sudirman Said Bantah Kabar soal Mundur dari Kabinet)

"Ya syukurlah, artinya sudah mengambil keputusan. Namun, lain kali, saya kira Presiden kalau mengambil keputusan itu jangan terlalu lama dan jangan membuat suatu proses kegaduhan yang tidak perlu," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Dudukkan saja secara internal, dikaji baik buruknya, kemudian diambil keputusan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak perlu dengar di ruang-ruang publik," tambah dia.

Kompas TV Para Menteri Dukung Putusan Jokowi soal Masela
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com