Pembangunan Perpustakaan DPR Dinilai Hanya untuk Kelabui Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana DPR yang hendak membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara atas usul para cendekiawan dinilai hanya akal-akalan untuk mengelabui publik.

Direktur Center Budget Analysis Uchok Sky Khadafi curiga, upaya akal-akalan ini dilakukan karena rencana pembangunan gedung baru DPR yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 miliar dalam APBN 2016 banyak mendapat penolakan dari publik.

Selanjutnya, Uchok menilai, pihak DPR tidak putus asa soal banyaknya penolakan pembangunan gedung baru ini.

Setelah kedatangan cendekiawan ke DPR pada Selasa (22/3/2016) kemarin, Ketua DPR Ade Komarudin dianggap Uchok seperti mendapat amunisi baru untuk pembangunan gedung.

"Kali ini, judulnya bukan lagi gedung baru. Agar lebih intelektual, DPR diwacanakan mau bangun perpustakaan termegah se-Asia agar mendapat dukungan dari publik," kata Uchok, Jumat.

Dengan sikapnya yang ngotot untuk membangun perpustakaan ini, lanjut Uchok, sangat terlihat bahwa Ketua DPR tidak konsisten dengan ucapannya.

Sebab, pada awal Maret lalu, Ade sempat mengaku setuju, pembangunan gedung baru dibatalkan karena menghormati kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga.

(Baca: Ketua DPR Setuju Pembangunan Gedung Baru Lembaganya Dibatalkan)

"Bisa-bisanya mulut selalu berubah-ubah seenaknya sesuai seleranya. Baru kemarin mau melakukan moratorium, hari ini berubah lagi, ingin melanjutkan pembangunan gedung DPR, dengan judul perpustakaan untuk dugaan ingin mengelabui publik," tutur Uchok.

Uchok pun meminta agar publik waspada dan tidak langsung menyetujui rencana pembangunan perpustakaan ini.

Dia menilai, pembangunan perpustakaan hanya menghabiskan uang rakyat. Sebab, belum tentu perpustakaan itu dapat menunjang kinerja anggota DPR.

"Saat ini saja, perpustakaan sudah bagus, kok. Namun sayang, perpustakaan sekarang saja jarang dikunjungi oleh anggota Dewan," kata dia.

Uchok khawatir, nantinya pembangunan gedung hanya akan jadi proyek bancakan. Dia pun meminta DPR untuk segera menghentikan pembangunan gedung baru, baik itu perpustakaan, penambahan ruangan, alun-alun demokrasi, maupun lainnya.

"Segera kembalikan alokasi anggaran sebesar Rp 570 miliar ke kas negara," kata dia.