Ketua DPR Setuju Pembangunan Gedung Baru Lembaganya Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin setuju pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen dibatalkan.

Pembatalan tersebut untuk menghormati keputusan pemerintah yang melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga negara.

"Kalau saya, tentu punya kehendak moratorium harus konsisten kita jalankan," kata Ade di Kompleks Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Namun, Ade mengaku harus mengkomunikasikan pembatalan ini dengan pihak yang berkepentingan, seperti Kesetjenan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, hingga perwakilan sepuluh fraksi.

Jika semua pihak setuju, maka proyek ini bisa dibatalkan.

Dana yang sudah dianggarkan di APBN 2016 sebesar Rp 570 miliar untuk pembangunan gedung, alun-alun demokrasi dan klinik, bisa ditarik dan dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak.

"Prinsipnya, kita kalau ada moratorium, harus ditaati," kata Ade.

Ade mengakui bahwa sarana prasarana untuk anggota DPR, masih kurang memadai, misalnya saja ruangan.

Namun dia tidak mau proyek pembangunan yang akan dilakukan DPR justru akan menjadi beban untuk rakyat dan negara.

"Kami cari jalan keluar atasi kekurangan ruangan. Kekurangan ruangan kan tidak harus membangun. Kami cari akal," kata dia.