Lagi, Pasal 158 Jungkalkan Harapan Calon Kepala Daerah Cari Keadilan di MK

Perkara yang dimohonkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado Harley Mangindaan-Jemmy Asiku ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena permohonan tak memenuhi ketentuan Pasal 158.

“Permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2016).

Dalam membacakan putusan tersebut, Hakim Konstitusi Aswanto menyebutkan bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan Pihak Terkait melebihi batas maksimal, di mana dalam UU Pilkada diatur bahwa batas maksimal untuk Pilkada Manado adalah 1.006 suara (1,5 persen).

Sementara itu, perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 6.186 suara atau setara dengan 9,22 persen.

“Berdasarkan pertimbangan hukum, pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi 1-5 Tahun 2015,” tutur Aswanto.

Pasal 158, kritik bagi MK

Sementara itu, kuasa hukum Harley-Jemmy, Handri Piter Poae, mengaku, pihaknya telah menerima putusan tersebut karena telah bersifat final.

Namun, ia menyayangkan karena substansi persoalan yang menjadi akar permasalahan dari perolehan suara justru tak terselesaikan.

“Bagi kami, ini merupakan kritik bagi MK. Jangan hanya melihat ini sebagai suatu angka. Persoalan menang kalah sesuatu yang bisa kami terima. Tetapi, persoalan angka ini berkaitan dengan substansi pemilih yang ada di bawah,” kata Handri.

Jika hal ini terus terjadi, lanjut dia, dikhawatirkan akan menjadi preseden untuk penyelenggaraan pilkada ke depannya.

Handri berharap MK dapat memberikan terobosan hukum serta memberikan peluang agar persoalan sengketa pilkada tak hanya dilihat dari angka selisih suara. Menurut dia, lebih baik MK tetap memeriksa substansi permasalahan yang ada setelah itu baru memutuskan.

“Bagi kami sederhana, setiap upaya yang dilakukan oleh siapa pun juga kita harus menghargai, mereka mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Mudah-mudahan ini ke depan jadi preseden yang baik untuk pemilukada,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dalam Pasal 158 ayat (1) dijelaskan bahwa di provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Sementara di provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta hingga 6 juta, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

Adapun Peraturan MK juga mengatur hal serupa, tetapi dengan hitungan matematis yang berbeda. Dalam Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 dijelaskan bahwa persentase selisih suara dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara.