Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Belgia Dukung Bebas Visa Schengen

Kompas.com - 14/03/2016, 16:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Belgia mendukung Indonesia agar Uni Eropa membebaskan Visa Schengen bagi WNI guna mempererat "people to people contact" atau hubungan antarmasyarakat Indonesia dan Belgia, serta negara Eropa lainnya.

"Usaha mempererat 'people to people contact' didorong secara khusus oleh Wapres dengan meminta dukungan Belgia untuk bebas Visa Schengen bagi WNI," kata Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/3/2016), seperti dikutip Antara.

Fachir mengatakan, Wapres menyampaikan langsung permintaan dukungan tersebut kepada Putri Astrid dari Belgia saat melakukan pertemuan tertutup dalam rangka kunjungan kehormatan kepada Wapres RI.

"Tadi disampaikan bahwa Belgia juga sudah punya pandangan positif, hanya saja itu kan memerlukan kesepakatan Uni Eropa," kata dia.

Visa Schengen berlaku di 22 negara anggota Uni Eropa dan empat negara Eropa bukan anggota, namun tergabung dalam Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), yakni Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

Selain itu, Putri Astrid menyampaikan terima kasih kepada Wapres atas kesediaan Indonesia menghadiri Festival Europalia 2017 sebagai tamu kehormatan.

Fachir menyampaikan, Wapres Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih atas undangan tersebut dan berharap agar partisipasi Indonesia dalam Europalia akan mempererat "people to people contact" Belgia dan Indonesia.

Putri Astrid hadir dengan membawa delegasi bisnis beranggotakan sekitar 300 pengusaha dari 127 perusahaan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Selama melakukan kunjungan di Indonesia pada 12-19 Maret 2016, Putri Astrid juga dijadwalkan untuk melakukan penanaman pohon di Kebun Raya Bogor, mengunjungi Kawasan Industri Cikarang, dan kunjungan ke Bandung untuk membicarakan perkembangan kota pintar dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com