Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dasar Yoyok, Beli Paku (Pakai APBD) Saja Dihitung..."

Kompas.com - 06/03/2016, 12:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo mengaku pernah disindir oleh DPRD-nya karena dianggap terlalu 'lurus' soal pembahasan rencana anggaran.

"Kalau mau bahas anggaran, sampai ada istilah mereka (DPRD), siap-siap bawa rantang, siap-siap katering. Artinya makan siang itu enggak ada," tutur Yoyok dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/3/2016).

"Ada lagi yang menyindir, 'Dasar Si Yoyok, mau beli paku saja dihitung'. Sampai begitunya coba," kata dia.

Yoyok mengaku bahwa pembahasan rencana APBD di daerahnya penuh intervensi. Bahkan, hal semacam itu bukan hanya dilakukan oleh DPRD saja.

Yoyok tidak menyebutkan secara detail siapa saja yang mencoba 'mengutak-atik' anggaran itu.

Khusus dalam konteks tarik menarik dengan DPRD soal pembahasan anggaran, Yoyok punya cara agar anggaran tetap tepat guna, namun lolos dari korupsi. Cara itu adalah komunikasi yang baik.

"Saya bilang, 'Wahai saudaraku di DPRD, ingat, kavlingmu itu di sana, kavlingku di sini. Mari laksanakan tugas masing-masing'," ujar Yoyok.

"Sampai saat ini, ya Alhamdulilah aman-aman saja," ujar Yoyok.

Yoyok mengaku tidak mau memusuhi DPRD. Bagi dia, anggota DPRD merupakan mitra, termasuk dalam pembahasan anggaran.

"Intinya, saya enggak boleh buat front. Secara UU jelas, DPRD itu partner saya. Ya kadang saya rangkul, kadang saya lepas. Saya sadar ya enggak akan bisa menyerap anggaran secara maksimal kalau DPRD melawan," kata dia.

Dengan komunikasi yang tepat, Yoyok yakin pembahasan anggaran dapat berjalan dengan baik. Yang penting, tidak ada hal-hal bersifat transaksional dalam komunikasi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com