Amnesia Sejarah dan Melempemnya Kiri

Pekan lalu, sebuah rangkaian acara diskusi, bedah buku, dan pentas seni bertajuk Belok Kiri Fest  yang akan digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, terpaksa harus dibatalkan hanya sehari sebelum festival dibuka.

Kepolisian enggan mengeluarkan izin menyusul protes sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menganggap festival yang digelar kalangan aktivis, mahasiswa, dan intelektual kiri dari berbagi kota di Indonesia tersebut hendak menghidupkan kembali komunisme di negeri ini.

Pembatalan paksa semacam ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia pada era demokrasi terhadap kegiatan dan agenda-agenda terkait upaya pelurusan sejarah seputar peristiwa 1965.

Pertemuan korban ‘65 yang mayoritas lanjut usia, dibubarkan dan diusir paksa oleh kelompok yang mengatasnamakan warga Bukit Cangang, Bukit Tinggi, pada 22 Februari 2015.

Dua hari setelahnya, di Surakarta, beberapa ormas melarang seminar yang diselenggarakan Sekretariat Bersama Korban ‘65 di Surakarta. Seminar dengan tema Layanan Kesehatan Korban Tragedi 1965/1966 untuk Mewujudkan Rekonsiliasi tersebut dinilai menghidupkan kembali komunisme.

Masih banyak lagi pemberangusan-pemberangusan serupa. Bahkan, beberapa kasus berujung penahanan oleh aparat.

Sejarah yang hancur

Terlalu banyak aspek-aspek rumit dan tak menyenangkan sejarah Indonesia yang dihapus sepanjang 32 tahun Orba berkuasa, terutama yang berkaitan dengan peristiwa 1965.

Kitab-kitab resmi sejarah dihadirkan dengan narasi yang manipulatif. Sejarah dijejalkan dalam bentuk hitam-putih, baik-jahat, dengan menempatkan Soeharto dan militer sebagai Si Baik, sementara Soekarno, komunis, beserta simpatisanya sebagai si Buruk Rupa. Menggugat berarti hukuman berat.

Wawasan sejarah yang penuh masalah itu bertahan hingga jauh melampaui keruntuhan Rezim Soeharto. Orang Indonesia yang lahir dan dibesarkan dalam dua generasi terakhir, hidup tanpa mengalami pendidikan dasar dan berimbang mengenai sejarah nasional mereka sendiri (Ariel Heryanto, 2015).

Dampaknya kini terlihat, betapa piciknya cara pandang historis sebagian besar anak-anak bangsa di negeri ini, termasuk kaum elite, saat mendiskusikan kontroversi sejarah maupun persoalan mutakhir yang terhubung ke masa lalu.

Teknologi media sosial telah mendemokratisasi nyaris seluruh perdebatan publik mengenai kontroversi-kontroversi sejarah pasca-Orba. Buku-buku sejarah, karya sastra, dan film, yang mendedahkan temuan-temuan adanya penyesatan sejarah oleh Orba pun bermunculan.

Namun demikian, itu semua tak serta merta mengubah pola pikir sebagian besar warga negeri ini dalam melihat masa lalunya. Dari tahun ke tahun justru resistensi atas gerakan pembaruan sejarah itu makin menguat. Kian banyak kegiatan dalam upaya pelurusan sejarah yang dibubarkan paksa.

Celakanya, bukan hanya aparat yang melakukan, tetapi justru lebih sering ormas-ormas kanan. Tak sedikit pula kampus-kampus besar yang masih alergi dengan kegiatan diskusi, seminar, dan festival yang bernapaskan kiri.

Selain faktor amnesia sejarah, harus diakui bahwa demokratisasi yang berjalan beriringan bersamaan dengan keriuhan media sosial turut berperan mendeviasi pesan moral reformasi.